Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Buya Syafii Sarankan Jokowi Cari Cawapres Negarawan, Bukan Politisi

Kompas.com - 30/03/2018, 06:06 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif menyarankan agar calon wakil presiden pendamping Presiden Joko Widodo dalam Pilpres 2019 merupakan sosok muda yang berpotensi menjadi negarawan.

"Cari orang yang punya potensi jadi negarawan, bukan yang sekadar politisi," kata Buya Syafii Maarif di Wisma Antara, Jakarta, Kamis (29/3/2018) malam.

Buya Syafii juga menekankan, perlunya sosok berintegritas yang memiliki kemampuan sejajar dengan Jokowi.

Hal itu agar calon pendamping bisa melengkapi dan mengimbangi kinerja Jokowi jika terpilih nanti.

(Baca juga: Susi Pudjiastuti hingga Sri Mulyani Disebut Masuk Bursa Cawapres Jokowi, Ini Kata PDI-P)

Selain itu, sosok cawapres Jokowi diharapkan bisa menjadi calon presiden dalam Pilpres 2024. Upaya tersebut dilakukan untuk melanjutkan program jangka panjang yang telah dirintis oleh Jokowi.

"Tentu harus siap sebagai presiden pada 2024. Untuk pendamping itu, kalau berhenti nanti terputus (program kerjanya)," kata dia.

Buya Syafii tak mempermasalahkan latar belakang pendamping Jokowi. Buya Syafii juga berharap sosok cawapres Jokowi harus visioner, memiliki kualitas rekam jejak yang baik, serta mampu meredam konflik di kalangan masyarakat.

"Pokoknya terserah, saya tidak mau menyebut nama. Yang penting bisa mengimbangi Jokowi ini. Dan setara kemampuannya," kata dia.

Kompas TV Yang perlu digarisbawahi menurut Eriko, cawapres Jokowi harus mampu meningkatkan elektabilitas Jokowi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com