Polri Tepis Anggapan 414 Perwira Polisi "Nganggur"

JAKARTA, KOMPAS.com - Asisten SDM Kapolri Irjen Arief Sulistyanto membantah sebutan 414 perwira Polri menganggur alias tidak mendapatkan job desk.

Ia mengatakan, yang terjadi adalah anggota tersebut tidak bekerja secara struktural, melainkan menduduki jabatan fungsional.

Jabatan tersebut meliputi analis kebijakan, penyidik, hingga analis utama yang posisinya tidak tercantum dalam struktur Polri.

"Kalau dikatakan menganggur, sebenernya enggak. Sebetulnya kami masih kekurangan," ujar Arief saat ditemui di ruangannya di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (29/3/2018).

Untuk mengatasi banyaknya polisi yang tak masuk dalam jabatan struktural, maka Polri memperluas jabatan fungsional.

Tak hanya di Polri, anggota juga disebar ke sejumlah instansi seperti KPK, BNN, BIN, dan sejumlah kementerian.

Ada pula yang dijadikan asisten komisioner Kompolnas sebagai staf ahli.

"Mereka kerja setengah mati juga, tidak nganggur. Kami kasih honor juga," kata Arief.

Banyaknya perwira non-struktural karena beberapa hal. Ada perwira yang baru menyelesaikan sekolah staf dan pimpinan Polri (Sespim) dijadikan analis kebijakan madya, ada pula yang dikembalikan instansi lain karena selesai masa tugasnya.

Arief mengatakan, ada juga perwira yang tidak bisa melaksanakan tugas karena sakit.

Saat ini, Polri tengah mengajukan perluasan jabatan fungsional Polri.

Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menyetujuinya. Saat ini, prosesnya masih menunggu persetujuan Kementerian Keuangan untuk tunjangan kinerja.

Peran pejabat fungsional, kata Arief, juga tak bisa dianggap remeh.

Tanpa anggota pada jabatan fungsional, pejabat struktural tidak bisa maksimal menuntaskan kerjanya.

"Jabatan fungsional kalau bagus nanti naik pangkat terus," kata dia.