Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Tahun 2030, Ekonomi Indonesia Bisa Terbesar ke-7 di Dunia

Kompas.com - 27/03/2018, 15:02 WIB
Yoga Sukmana,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo optimis memandang masa depan Indonesia. Bahkan ia mengatakan, Indonesia akan menjadi salah satu negara dengan ekonomi terbesar di dunia.

"Insya Allah, 2030 kita bisa di posisi 7 sampai 10 terbesar ekonomi terkuat di dunia," ujar saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II Asosiasi DPRD di Jakarta, Selasa (27/3/2018).

Saat ini, tutur dia, ekonomi Indonesia ada posisi ke-16 di dunia. Akibat hal itu pula, Indonesia masuk ke dalam forum G20, forum yang di dalamnya terdapat 20 negara dengan ekonomi terbesar di dunia.

(Baca juga: Polemik Indonesia Bubar 2030 dan Ancaman Nyata Media Sosial)

Jokowi menuturkan, posisi Indonesia akan terus melejit di tahun-tahun yang akan datang. Bahkan, tutur dia, pada 2040-2045 nanti, ekonomi Indonesia bisa ada di urutan ke-4 terbesar di dunia.

Meski jadi masuk ke dalam 10 negara dengan ekonomi terbesar di dunia pada 2030, bukan berarti Indonesia bebas dari masalah.

"Kalau masih ada masalah, ini tugas kita bersama, seperti kemiskinan.

Jangan sampai sudah 16 besar, banyak persoalan, tantangan di lapangan masih banyak, persoalan harus kita selesaikan, pusat dan daerah bisa berjalan baik," kata Presiden.

Pernyataan Presiden Jokowi itu sekaligus menjawab pesimisme adanya kekhawatiran akan kondisi Indonesia pad 2030. Misalnya pernyataan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang menyatakan Indonesia akan bubar pada 2030.

(Baca juga: NU dan Muhamadiyah Yakin Indonesia Tak Bubar pada 2030)

Pernyataan Prabowo itu ada di dalam video yang dimuat di akun Facebook resmi Partai Gerindra pada Senin (19/3/2018).

Pada kesempatan lain ia menegaskan, pernyataannya soal Indonesia tidak ada lagi tahun 2030 didasarkan pada scenario writing pihak asing.

"Jadi di luar negeri itu ada scenario writing, yang nulis itu ahli-ahli intelijen strategis. Dibuka dong, baca dong," ujar Prabowo di Hotel Millenium.

Prabowo menyampaikan skenario tersebut merupakan peringatan untuak pemerintah agar tidak menganggap enteng persoalan yang ada. Misalnya soal kemiskinan, kesenjangan ekonomi, dan penguasaan sumberdaya alam.

Apalagi kata dia, masih banyak pihak asing yang berusaha mengganggu kedaulatan Indonesia, seperti pada masa penjajahan silam.

Kompas TV Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyatakan pernyataan Prabowo tidak tepat. Menurutnya, Indonesia justru akan semakin maju ke depannya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Nasional
Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Nasional
Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Nasional
Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Nasional
Petugas 'Ad Hoc' Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Petugas "Ad Hoc" Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Nasional
Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Nasional
Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Nasional
Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasional
KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Nasional
Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Nasional
Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Nasional
KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

Nasional
KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Megawati Kirim 'Amicus Curiae' ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Megawati Kirim "Amicus Curiae" ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com