Jusuf Kalla: Yang Menentukan Menteri Bukan Golkar, tapi Presiden...

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyoroti isu Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang mengiming-imingi Mahyudin dengan kursi menteri jika bersedia meletakkan jabatannya sebagai Wakil Ketua MPR RI.

Kalla menegaskan, jabatan menteri itu bukan ditentukan oleh ketua umum partai politik, melainkan kewenangan seorang presiden.

"Masalahnya yang menentukan (siapa yang mendapatkan jabatan menteri) itu bukan Golkar, tetapi ya Presiden," ujar Kalla di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (20/3/2018) sore.

Baca juga : Airlangga Bantah Iming-Imingi Mahyudin Kursi Menteri

Ia juga mempertanyakan soal munculnya isu iming-iming kursi menteri untuk Mahyudin itu. Pasalnya, tidak jelas apakah kursi menteri yang dimaksud adalah untuk sisa periode Presiden Jokowi atau dipersiapkan untuk periode kedua.

"Itu kapan? Hehehe," kata Kalla.

Soal Mahyudin yang tidak bersedia meletakkan jabatannya sebagai Wakil Ketua MPR RI, Kalla enggan berkomentar.

"Itu urusan pengurus Golkar. Saya belum tahu detailnya macam mana. Karena itu tidak bisa (memberi komentar)," lanjut dia.

Diberitakan, isu iming-iming kursi menteri itu pertama kali diungkapkan Mahyudin sendiri. Kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/3/2018) kemarin, Mahyudin mengaku, pernah diminta melepaskan jabatan sebagai Wakil Ketua MPR oleh Airlangga disertai iming-iming kursi menteri jika Mahyudin bersedia melepaskan jabatannya itu.

Saat permintaan itu dilayangkan, Mahyudin pun belum mengatakan setuju.

Baca juga : Saat Titiek Soeharto dan Mahyudin Berjalan Berdampingan di Tengah Perebutan Kursi Pimpinan MPR

"Dia (Airlangga) bilang cuma rotasi. Penyegaran. Supaya Pak Mahyudin banyak jabatan, jadi kalau nanti yang akan datang mau dipromosikan ke menteri gampang. Kan omong kosong aja yang begitu," kata Mahyudin.

Mahyudin tidak mengetahui dasar alasan mengapa dirinya harus melepaskan jabatannya di MPR RI. Di sisi lain, ia sempat mendengar rumor bahwa Airlangga sempat melobi Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto untuk tidak maju sebagai calon ketua umum Partai Golkar dalam Munaslub, beberapa waktu lalu.

Sebagai gantinya, Airlangga menjanjikan kursi pimpinan MPR RI kepada salah satu Presiden kedua RI Soeharto tersebut.

Airlangga sendiri membantah pernyataan Mahyudin itu. "Belum ada pembahasan (soal menteri)," ujarnya di Kantor DPP Golkar, Kemanggisan, Jakarta Barat, Selasa siang.

Menurut dia, pergantian Wakil Ketua MPR yang dilakukan oleh Golkar merupakan hal yang biasa.