Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jawaban Ketua DPR Saat Ditanya soal Maraknya Perdagangan Anak

Kompas.com - 18/03/2018, 12:45 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Erwin Hutapea

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea, Ketua DPR Bambang Soesatyo, artis Nafa Urbach, dan penyanyi dangdut Cita Citata menghadiri acara diskusi di kawasan Kelapa Gading, Jakarta, Minggu (18/3/2018).

Dalam acara tersebut, Nafa Urbach sempat menyinggung soal maraknya perdagangan anak di bawah umur dan menanyakan sikap DPR terhadap hal tersebut.

"Banyak anak di bawah umur dijual dan menjadi pelacur di bawah umur. Sebabnya, karena ekonomi. Tanggapan Bapak Bambang dan DPR seperti apa?" ujar Nafa di Kopi Johny, Jakarta, Minggu (18/3/2018).

Menanggapi pertanyaan itu, Bambang mengatakan bahwa negara melalui Undang-Undang Dasar 1945 telah menegaskan bahwa anak-anak Indonesia berhak mendapatkan layanan pendidikan, kesehatan, pangan, dan papan secara layak.

Baca juga: Bambang Soesatyo Sebut DPR Akan Dukung KPK Terkait Kasus Bakamla

Bambang mengakui bahwa negara belum bisa memenuhi tuntutan ekonomi warga negaranya secara keseluruhan.

"Sehingga, itu menjadi perhatian yang kita sedang perjuangkan. Nah, yang bisa kita lakukan adalah perberat hukuman bagi pelaku perdagangan anak," kata pria yang akrab disapa Bamsoet itu.

Ia juga meminta agar semua aparat penegak hukum di berbagai daerah harus bekerja maksimal dan melakukan penindakan secara tegas terhadap perdagangan manusia, khususnya anak-anak di bawah umur.

Sebab, perdagangan anak-anak di bawah umur sangat mengancam generasi muda Indonesia selaku penerus bangsa.

"Hal ini juga salah satu yang merusak moral generasi muda kita. Kalau generasi muda kita sudah rusak maka masa depannya juga akan rusak," ujar Bambang.

Dengan demikian, kata dia, menjaga keutuhan generasi muda Indonesia harus menjadi prioritas dengan menjaga anak-anak agar tumbuh sehat serta memiliki layanan pendidikan, kesehatan, sandang, pangan, dan papan yang layak.

Bambang juga tak menutup mata ketika kondisi masyarakat yang miskin memaksa orang untuk menjual anaknya demi kepentingan ekonomi.

"Misal, di Jawa Tengah ada daerah miskin yang mengandalkan pertanian sehingga saat musim kemarau paceklik, kadang dia pinjam dari tengkulak, bandar, calo, bayarannya adalah anak yang disayangi," ucapnya.

Baca juga: Di Depan Fadli Zon, Bamsoet Sebut DPR Akan Beri Sri Mulyani Penghargaan

Jika orang tersebut tak mampu melunasi pinjamannya, terkadang orangtua merelakan anak-anaknya untuk dimanfaatkan demi kepentingan ekonomi.

"Mereka anggap untuk masa depan anaknya, padahal begitu masuk dalam kehidupan asusila maka anak itu akan rusak dan tidak punya masa depan," tuturnya.

Oleh karena itu, Bambang mengatakan, perdagangan anak merupakan catatan penting di DPR dan akan dituangkan dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang sedang dibahas saat ini.

Di sisi lain, Bambang mengungkapkan, saat ini DPR sedang fokus pada pembahasan RKUHP, yang salah satunya menyinggung pelecehan anak dan perempuan.

Bambang menyadari bahwa hukuman yang diberikan kepada para pelaku pelecehan seksual cenderung masih ringan.

"Kami menyadari hukuman ke pelaku masih ringan, tuntutannya juga ringan. Kita akan jamin RKUHP bisa beri hukuman yang lebih berat," ujar Bambang.

Menurut Bambang, pemerintah dan DPR berkomitmen melindungi anak dan perempuan dari pelecehan seksual. Sebab, anak-anak dan perempuan merupakan tanggung jawab negara untuk melindunginya.

Kompas TV Bamsoet menegaskan DPR akan meminta kepada Komisi IX DPR untuk koordinasi dalam melakukan penyelidikan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

Nasional
Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com