Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua DPR Minta Polisi Gandeng Interpol Ungkap Hilangnya Uang Nasabah BRI

Kompas.com - 16/03/2018, 09:47 WIB
Ihsanuddin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Polri mengusut tuntas kasus lenyapnya dana di rekening puluhan nasabah Bank Rakyat Indonesia (BRI) di Kediri, Jawa Timur.

Bila perlu, kata Bambang, aparat penegak hukum menggandeng Biro Penyelidik Federal Amerika Serikat (FBI) dan Interpol jika pelakunya ternyata ada di luar negeri.

“Gandeng FBI dan Interpol untuk mengungkap jaringan luar negeri yang diduga melakukan pencurian informasi kartu kredit atau debit melalui skimming,” kata Bambang dalam keterangan tertulisnya, Jumat (16/3/2018).

(Baca juga: Cegah Skimming, BRI Akan Patroli ke Semua Mesin ATM Setiap Hari)

Mantan ketua Komisi Hukum DPR itu juga mengharapkan dana nasabah yang hilang bisa diganti. Menurut Bambang, BRI sebaiknya segera berkoordinasi dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

“Agar nasabah yang memiliki dana di bank dijamin ganti rugi atas kehilangan uangnya di rekening,” ujarnya.

Politisi Partai Golkar ini merujuk Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan regulasi Bank Indonesia.

Menurut dia, regulasi dari OJK dan BI menuntut perbankan memberikan perlindungan secara maksimal kepada warga negara Indonesia yang melakukan transaksi di dalam maupun di luar negeri.

“Perbankan juga harus mengedukasi nasabahnya dan menyosialisasikan pentingnya mengganti PIN ATM dalam kurun waktu tertentu guna mencegah adanya penyadapan data yang dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab,” ujar dia.

(Baca juga: Berita Populer: Para Pembayar Pajak Terbesar dan Pembobolan Rekening Nasabah BRI)

Peristiwa hilangnya uang dalam rekening tabungan milik para nasabah tiga kantor Bank BRI di Kabupaten Kediri, Jawa Timur, diduga melibatkan sindikat skimmer luar negeri.

Menurut Kepala Cabang BRI Kediri Dadi Kusnadi, dari pemeriksaan awal yang dilakukan kantor BRI pusat, aliran dana transaksi misterius itu dikelola dari luar negeri. Itu diduga diawali dari penyadapan data nasabah pada kartu ATM melalui metode skimming.

Hal itu salah satunya diperkuat pada transaksi rekening yang menunjukkan jumlah nominal yang tidak bulat. Ada embel-embel angka tertentu pada nilai transaksi yang terjadi karena konversi kurs mata uang.

"Kurs konversi dollar atau yen atau apa, masih diteliti oleh kantor pusat," ujar Kepala BRI Cabang Kediri Dadi Kusnadi, Senin (12/3/2018).

Kompas TV Bank Rakyat Indonesia sudah memberikan ganti rugi terhadap nasabahnya yang menjadi korban aksi penyadapan data kartu ATM atau skimming.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com