Hasrat Berkuasa Dinilai Jadi Pendorong Merebaknya Hoaks di Tahun Politik

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik J Kristiadi mengatakan, aktor-aktor yang terkait dengan penyebaran berita bohong alias hoaks tidak jauh-jauh dari adanya kepentingan politik.

Hoaks dinilai akan semakin meningkat jelang Pilkada Serentak 2018 dan pemilhan legislatif serta Pemilihan Presiden 2019.

"(Produsen hoaks) adalah kelompok menengah yang mau masuk kepada akses kekuasaan, itu dulu," ujar Kristiadi, di Jakarta, Rabu (14/3/2018).

Kristiadi menilai, peran aktor politik di balik berita bohong dan perkembangan ujaran kebencian bisa ditebak. Sebab, segala cara akan diakukan oleh para politisi untuk mencapai tujuannya.

Baca juga: Generasi Milenial Dianggap Paling Rentan Dipengaruhi Hoaks

Menurut Kristiadi, bukan tak mungkin seseorang yang dekat dengan partai politik akan menggunakan berbagi isu lewat berita-berita bohong. Eskalasinya akan meningkat sering besarnya keinginan berkuasa.

"Semakin dekat orang mau berkuasa, semakin rentan  mempergunakan hoaks yang menyerang (pihak lainnya)," kata dia.

Kristiadi mengatakan, ada berbagai cara untuk meredam hoaks. Salah satunya dengan menggunakan kekuatan masyarakat sipil untuk menekan para politisi untuk tidak menggunakan isu bohong.

Baca juga: Elite Politik Diminta Berperan Perangi Hoaks, Bukan Mengompori

Selain itu, menurut dia, peran Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) perlu dimaksimalkan.

"Misalnya konkretnya kalau ada suatu hoaks harus bisa diredam real time, klarifikasi, begini salah. Saya kira negara bisa mestinya begitu. Sementara untuk jangka panjang, melakukan kesadaran melek digital itu perlu sekali," ucap Kristiadi.