Lantik Pejabat Eselon II, Yasonna Minta Wujudkan Pelayanan Bebas Korupsi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly melantik sekitar 100 pejabat eselon II di kementeriannya. Dalam kesempatan itu, Yasonna berpesan agar para pejabat yang dilantik mewujudkan pelayanan bebas korupsi.

"Segera wujudkan pelayanan bebas dari korupsi dimulai dari birokorasi bersih di tempat kerja Saudara," kata Yasonna, dalam pidato pelantikan di Graha Pengayom, Kementerian Hukum dan HAM, Kuningan, Jakarta, Rabu (14/3/2018).

Yasonna juga menekankan agar para pejabat yang dilantik itu menjaga integritas, menghindari diri dari perbuatan tercela, melakukan tata kelola pemerintahan yang baik, dan menjalankan amanah dalam bertugas.

Selain itu, para pejabat yang dilantik itu diminta untuk meningkatkan kinerja dan melakukan langkah strategis di tempat kerjanya yang baru.

(Baca juga: Kemenkumham Minta Calon Sipir Tak Ikut "Permainan" di Lapas)

Pejabat eselon yang dilantik menjadi kepala kantor wilayah atau kepala divisi misalnya, harus bisa membangun kerja sama dengan pihak atau instansi di luar Kemenkumham, seperti dengan Kapolda, Kajati, Gubernur dan lainnya di wilayahnya.

Kemudian, lanjut Yasonna, mereka juga harus bisa menjadi inspirasi bagi anak buahnya untuk bekerja keras.

Seusai acara pelantikan, Yasonna mengatakan, dirinya berharap para pejabat itu dapat mengimplementasikan penerapan e-goverment dalam memperbaiki dan mempercepat kinerja Kemenkumham.

"Jadi semua pelayanan-pelayanan publik harus sudah semakin lebih baik. Kalau yang di (Ditjen) Pemasyarakatan, harus betul-betul membuat lembaga pemasyarakatan tempat dia bekerja menjadi lebih baik, mengatasi masalah-masalah narkoba, dan lain-lain," ujar Yasonna.

Menurut dia, rotasi dan mutasi ini merupakan sesuatu yang biasa untuk penyegaran dan kebutuhan organisasi. Harapan, para pejabat itu dapat meningkatkan kinerja mereka lebih baik lagi.