Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Elite Politik Diminta Berperan Perangi Hoaks, Bukan Mengompori

Kompas.com - 14/03/2018, 19:37 WIB
Yoga Sukmana,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Elite politik dinilai tidak banyak berperan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat agar lebih melek menerima informasi yang benar.

Padahal, edukasi merupakan hal penting agar masyarakat tidak termakan berita bohong, hoaks, dan ujaran kebencian.

"Mereka (elite politik) justru mengeksploitasi sentimen yang membuat orang lebih mudah termakan hoaks," ujar Direktur NU Online Savic Ali, usai diskusi di Jakarta, Rabu (14/3/2018).

Menurut Savic, elite politik justru kerap jadi bagian dari kemunculan dan berkembangnya konten hoaks yang kerap memuat isu sensitif, terutama isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Perkembangan hoaks dan ujaran kebencian dianggap terjadi akibat sentimen-sentimen tertentu. Elite politik dinilai punya modal untuk mengalkulasi berbagai sentimen tersebut, dan ini juga terjadi di berbagai negara.

"Kalau dia punya sentimen negatif, politisi berjasa besar dalam konteks menciptakan yang namanya common enemy, dalam konteks sentimen membangkitkan kebencian," kata Savic.

(Baca juga: Polri Belum Temukan Afiliasi Penyebar Hoaks dengan Organisasi Politik)

Ilustrasi hoaks atau berita palsumilindri Ilustrasi hoaks atau berita palsu
Melihat kondisi tersebut, publik dinilai tidak perlu berharap banyak kepada elite politik untuk ikut memerangi hoaks dan ujaran kebencian yang berkembang di media sosial.

Di tempat yang sama, pengamat politik J Kristiadi menilai, tak mudah untuk mengidentifikasi keterlibatan partai politik dalam perkembangan hoaks dan ujaran kebencian.

Namun, J Kristiadi mengatakan, elite politik yang berkubang di dalam kekuasan dan ingin berkuasa perlu diwaspadai sebagai aktor berkembangnya hoaks dan ujaran kebencian untuk kepentingan politiknya.

Menurut Kristiadi, ada berbagai cara untuk meredam hoaks. Salah satunya yakni memaksimalkan kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

"Konkretnya, kalau ada suatu hoaks harus bisa diredam real time. Klarifikasi, begini salah. Ini sangat menguntungkan sekali. Saya kira negara bisa mestinya begitu. Sementara untuk jangka panjang, melakukan kesadaran melek digital itu perlu sekali," kata dia.

"Itu bukan hal sepele karena sekarang penegak hukum sadar betul. Ulama dan tokoh besar sudah berbicara seperti itu. Polisi dan tentara kompak," ujar Kristiadi.

(Baca juga: Polri Minta Penangkapan Kelompok Penyebar Hoaks Tak Dijadikan Polemik)

Partisan politik

Dalam satu tahun terakhir, menurut Savic Ali, ungkapan ujaran kebencian berbasis agama di media sosial bukan datang dari akun-akun yang teridentifikasi kelompok radikal atau orang fundamentalis.

Namun, sekitar 80 persen ujaran kebencian terindentifikasi datang dari partisan poliitik. Hal tersebut merupakan penelusuran yang dilakukan NU dengan melibatkan ribuan kata kunci, ribuan post atau status di ribuan akun Twitter dan Facebook

"Tetapi teridentifikasi berasal dari orang yang partisan politik," ujar Savic Ali pada 21 Februari silam.

(Baca juga: Pemerintah Upayakan Teknologi Canggih untuk Tangani Penyebaran Hoaks)

Ia menuturkan, temuan penelusuran NU itu berbeda dengan tiga tahun lalu. Sebab, saat itu ujaran kebencian terindikasi berasal dari orang-orang yang intoleran.

Akibatnya, polarisasi di masyarakat kian meruncing dan membuat eskalasi kebencian terhadap kelompok masyarakat tertentu semakin kian besar. Semua dilakukan untuk kepentingan politik tertentu.

Kompas TV Hal ini diungkap oleh ketua penasehat persaudaraan alumni 212 Kapitra Ampera.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com