Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dana Desa Juga Dialokasikan untuk Biayai Bank Wakaf Mikro

Kompas.com - 14/03/2018, 15:10 WIB
Ihsanuddin,
Bayu Galih

Tim Redaksi

SERANG, KOMPAS.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo mengatakan, anggaran dari dana desa akan dialokasikan untuk pembiayaan program Bank Wakaf Mikro.

Hal ini dikarenakan mayoritas pesantren yang menjadi tempat bank wakaf mikro juga berada di pedesaan.

Eko menjelaskan, selama ini dana desa dikucurkan langsung oleh pemerintah ke aparat desa. Dari situ, anggaran tersebut kemudian dipakai untuk berbagai program pembangunan dengan cara cash for work.

Namun, dana yang cukup besar bagi setiap desa ini juga akan disiapkan untuk masuk dalam program bank wakaf mikro. Sehingga, suntikan dana dari pemerintah tersebut bisa dipakai masyarakat untuk berwirausaha.

"Prinsipnya dana desa itu ada di desa. Mungkin nanti kami bisa kasih saran atau imbuan (ke perangkat desa) seperti untuk bank wakaf," kata Eko saat mendampingi Presiden Joko Widodo meresmikan bank wakaf di Pesantren An Nawawi Tanarah, Serang, Banten, Rabu (14/3/2018).

(Baca juga: Mendes Pastikan Dana Desa Akan Diawasi Lebih Ketat)

Eko menjelaskan, selama ini Kementeria Desa sudah menjalin kerjasama dengan dengan pesantren, gereja, dan tempat-tempat serupa untuk mengembangkan perekonomian masyarakat sekitar.

Eko berharap, dana desa yang dikucurkan ke bank wakaf menjadi modal tambahan bagi bank agar dapat memberi pinjaman lebih banyak kepada masyarakat di sekitarnya.

"Bank wakaf ini bisa membantu usaha sangat mikro," kata dia.

Presiden Joko Widodo sebelumnya mengatakan, nasabah Bank Wakaf Mikro bisa mendapatkan pinjaman modal usaha Rp 1 Juta. Tak ada bunga yang dikenakan, hanya dikenai biaya administrasi 3 persen per tahun. Cicilannya juga rendah, hanya Rp 26.000 per minggu.

Oleh karena itu, Jokowi mendorong masyarakat di sekitar Pesantren An Nawawi untuk memanfaatkan pinjaman di Bank Wakaf Mikro.

"Digunakan sebaik-baiknya biar usahanya terus berkembang," kata Jokowi.

Kompas TV Masyarakat dapat terlibat mengawasi dana desa yang jumlahnya cukup besar.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-Serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-Serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com