Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menhub Ungkap Awal Mula Kebijakan Memoratorium Pengemudi Taksi Online....

Kompas.com - 13/03/2018, 21:53 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bercerita pernah dihampiri beberapa pengemudi taksi online beberapa waktu lalu.

Para pengemudi menangis di depan Budi, mengeluhkan saat ini betapa sulitnya mencari penumpang lantaran jumlah pengemudi taksi online terlalu besar, sementara jumlah pelanggan tidak bertambah signifikan.

"Beberapa sopir nangis di depan saya, bilang, 'Pak saya itu sudah beli mobil, nyicil lagi. Gimana saya mau nyicil ? Saya untuk makan sehari-hari saja enggak cukup ya'," kata Budi saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden Jakarta, Selasa (13/3/2018).

Atas keluhan tersebut, Kemenhub menggelar survei kualitatif soal berapa jumlah ideal pengemudi taksi online. Survei pun menunjukkan jumlah pengemudi memang terlalu banyak sementara jumlah pengguna tidak naik signifikan.

Baca juga : Sampai Kapan Moratorium Driver Taksi Online?

"Seumpamanya di satu tempat ada 100 konsumen dan 10 orang sopir. Masing-masing kan berarti 10 pelanggan. Dia cukup, dapat satu hari Rp 300.000. Tapi sekarang ini yang 10 ini menjadi 50 atau 40 sehingga satu driver ini dapat cuma dua penumpang. Pendapatan tentunya kurang," papar Budi.

Oleh sebab itu, Kemenhub memutuskan untuk moratorium perekrutan pengemudi taksi online bagi seluruh penyedia jasa aplikasi.

"Sebenarnya esensinya ini kami mau melindungi driver taksi online supaya dia itu tetap untung. Kita boleh memberikan kemudahan sedemikian rupa untuk aplikator. Tapi kita juga harus melindungi masyarakat banyak," ujar Budi.

Baca juga : Ada Moratorium, Aplikator Taksi Online Dilarang Rekrut Sopir Baru

Saat ditanya apakah itu berarti pemerintah terlalu jauh melakukan intervensi kebijakan perusahaan penyedia jasa aplikasi , Budi membantahnya.

"Apa enggak kebalik? Apa selama ini enggak menguasai terlalu banyak mereka? Dan ini urusan rakyat kecil yang pendapatannya cuma lima juta, tiga juta dan orangnya ribuan loh. Jadi kita mesti equal," ujar Budi.

Dalam waktu sebulan ke depan, Kemenhub, perusahaan penyedia jasa aplikasi dan para pengemudi taksi online akan menggelar komunikasi satu sama lain untuk mencari solusi terbaik atas persoalan ini.

Kompas TV Petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta merazia ojek online yang parkir sembarang tempat di wilayah Jakarta Pusat.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

Nasional
Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Nasional
Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Nasional
Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Nasional
Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Nasional
DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

Nasional
Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Nasional
Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Nasional
Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Nasional
Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-'bully'

Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-"bully"

Nasional
Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Nasional
Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Nasional
Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com