Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jusuf Kalla Sebut Investasi Dana Haji di Arab Saudi Menguntungkan

Kompas.com - 13/03/2018, 19:26 WIB
Moh Nadlir,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, Indonesia akan diuntungkan jika menginvestasikan dana haji yang dikelola Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) ke Arab Saudi.

Total dana haji yang dikelola BPKH saat ini Rp 103 triliun.

"Perkembangan haji itu makin tinggi dan perkembangan umrah juga hampir sejuta setahun. Maka kalau Indonesia, BPKH investasi di Arab Saudi itu bisa menguntungkan. Karena sudah bisa dipakai setahun," kata Kalla, di Kantor Wakil Presiden RI, Jakarta, Selasa (13/3/2018).

Baca juga: Rp 103 Triliun Dana Haji Akan Diinvestasikan di Arab Saudi

"Zaman dulu bikin hotel di sana paling dipakainya tiga bulan. Sekarang karena umrah sudah sedemikian banyaknya maka fasilitas dipakai selama setahun sehingga bisa menguntungkan," lanjut dia.

Menurut Kalla, jika investasi yang ditanamkan Indonesia melalui BPKH menguntungkan, akan berimbas pada lebih murahnya biaya ibadah haji dan biaya umrah bagi jemaah Indonesia.

"Setidaknya bisa (membuat) ongkos haji lebih murah. Apalagi seperti tadi, sejuta lebih jemaah umrah itu bisa lebih murah (biaya umrahnya)," kata Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia tersebut.

Baca juga: Investasi Dana Haji Dinilai untuk Optimalisasi Ibadah Jemaah

"Kalau haji, dia (jemaah) bisa jauh-jauh (lokasi penginapannya). Kalau umrah mau dekat semua. Sangat tergantung lokasi. Kalau dapat lokasi yang baik tentu dapat keuntungan," lanjut Kalla.

Sebelumnya, Kepala BPKH Anggito Abimanyu mengatakan, ada keinginan agar dana haji yang dikelola lembaganya diinvestasikan di Arab Saudi.

"Arahan Wapres (Jusuf Kalla) 'Investasikan di Arab Saudi'. Karena bisa menghilangkan risiko valas, dan juga return-nya juga cukup tinggi," kata Anggito ketika ditemui di Istana Wakil Presiden RI, Jakarta, Jumat (9/3/2018).

Oleh karena itu, BPKH akan fokus menginvestasikan dana ratusan triliunan tersebut di Arab Saudi. Apalagi, saat ini jemaah umroh asal Indonesia cukup besar jumlahnya.

Kompas TV Pemerintah menetapkan 31 Bank Syariah sebagai bank penerima setoran biaya penyelenggara ibadah haji.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Survei LSI: Pemilih Anies dan Ganjar Tidak Puas dengan Penyelenggaraan Pemilu 2024

Survei LSI: Pemilih Anies dan Ganjar Tidak Puas dengan Penyelenggaraan Pemilu 2024

Nasional
Panglima TNI Minta Para Prajurit Tak Mudah Terprovokasi Berita-berita di Media Sosial

Panglima TNI Minta Para Prajurit Tak Mudah Terprovokasi Berita-berita di Media Sosial

Nasional
Anggota DPR Ihsan Yunus Irit Bicara Usai Diperiksa sebagai Saksi kasus APD Covid-19

Anggota DPR Ihsan Yunus Irit Bicara Usai Diperiksa sebagai Saksi kasus APD Covid-19

Nasional
Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Nasional
Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Nasional
Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Nasional
Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Nasional
Petugas 'Ad Hoc' Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Petugas "Ad Hoc" Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Nasional
Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Nasional
Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Nasional
Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasional
KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Nasional
Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Nasional
Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com