Ketua DPR Minta Pemerintah Tuntaskan Penamaan Ribuan Pulau Terluar

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta pemerintah segera menuntaskan penamaan pulau-pulau terluar.

Tujuannya untuk mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sekaligus mencegah klaim negara lain atas pulau-pulau yang ada di kawasan perbatasan.

Bambang mengatakan, saat ini masih terdapat 4000 pulau kecil di Indonesia yang belum memiliki nama. Menurut dia, pemerintah sebaiknya segera memberi nama bagi pulau-pulau itu.

“Karena sempat ada pemberitaan tentang pernyataan yang membolehkan asing memberi nama 4.000 pulau di Indonesia,” kata Bambang dalam keterangan tertulisnya, Senin (12/3/2018) malam.

(Baca juga: Cegah Isu Penjualan Pulau, Pulau Terluar Indonesia Dipasangi Bendera)

Bambang mengatakan, Indonesia mengacu pada Konvensi Hukum Laut PBB atau United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982. Merujuk ketentuan itu, maka pulau terluar akan sangat menentukan wilayah NKRI.

Sebab, Indonesia telah meratifikasi konvensi itu menjadi Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS bahwa pulau-pulau kecil tersebut menentukan jarak terluar sepanjang 12 mil laut.

"Sehingga peran dari pulau kecil tersebut sangat menentukan kedaulatan negara terutama luas dari laut secara kesatuan,” ujar Bambang.

Mantan Ketua Komisi III DPR ini menegaskan, sesuai UNCLOS maka pemberian nama terhadap suatu pulau di wilayah NKRI menjadi hak pemerintah Indonesia.

“Dan Indonesia merupakan negara kepulauan, sehingga pemerintah harus menjaga kesatuan dan keutuhan bangsa dengan tetap menguasai pulau-pulau walaupun belum diberi nama,” tegasnya.

(Baca juga: Menteri Susi Teken Kerja Sama Pembangunan 6 Pulau Terluar dengan Jepang)

Bambang juga meminta tim koordinasi bentukan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar Indonesia untuk mengoordinasikan penetapan rencana dan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar, sekaligus melakukan monitoring dan mengevaluasinya.

Selanjutnya, pemerintah juga harus menggenjot pembangunan di pulau-pulau kecil termasuk yang belum diberi nama. Untuk meningkatkan pembangunan di pulau-pulau kecil terluar, Bambang menyarankan ke pemerintah agar menggandeng investor.

“Pemerintah sebaiknya mendorong pengusaha Indonesia untuk menanamkan investasinya di pulau yang belum diberi nama agar keutuhan NKRI terjamin sekaligus menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat yang berada di pulau-pulau tersebut,” ujar politisi Golkar ini.