Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri Yakin Tiga Perwira Polri Layak Jadi Deputi Penindakan KPK

Kompas.com - 12/03/2018, 17:18 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Mohammad Iqbal membenarkan bahwa tiga perwira tingginya diajukan sebagai calon pengisi jabatan deputi penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Berdasarkan data yang diperoleh, ada tiga orang yang diajukan dari Institusi Polri. Ketiganya yakni Brigjen Pol Toni Harmanto, Brigjen Pol Firly dan Brigjen Pol Abdul Hasyim Gani.

"Kami membenarkan bahwa nama-nama yang beredar di media itu benar ya. Bahwa Polri sudah beberapa minggu yang lalu mengirimkan perwira tinggi, 3 perwira tinggi sebagai calon deputi penindakan," kata Iqbal di Mabes Polri, Jakarta, Senin (12/3/2018).

Iqbal mengungkapkan, ketiganya memiliki rekam jejak yang baik, seperti telah berpengalaman di bidang reserse dan juga di satuan wilayahnya. Menurut dia, ketiga calon dari Polri itu sudah tak diragukan lagi kredibilitas dan integritasnya.

Baca juga : Aris Budiman Mengaku Tak Ikut Lelang Jabatan Deputi Penindakan KPK

"Misalnya Brigjen Pol Firly saat ini sedang menjabat selaku Kapolda NTB. Dan yang bersangkutan mempunyai track record baik di tingkat reserse pernah juga reserse Polda Metro Jaya, Polda Jawa Tengah," katanya.

Kiprah Firly di sejumlah polda, kata dia, membuat Firly memiliki kemampuan yang kuat di bidang reserse. Di sisi lain, Iqbal juga mengungkapkan berbagai pengalaman Brigjen Pol Toni Harmanto yang pernah menjabat sebagai direktur reserse kriminal umum di Polda Metro Jaya.

"Kasus-kasus besar sudah pernah ditangani oleh Pak Toni ini. Begitukan. Baik itu kasus tindak pidana umum, khusus, juga yang bersangkutan tangani. Tidak diragukan lagi," katanya.

Iqbal juga memuji kiprah Brigjen Pol Hasyim Gani sebagai Pamen SSDM Polri Penugasaan Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

Baca juga : Ini 10 Calon Deputi Penindakan KPK Asal Polri dan Kejaksaan

"Dan ketiga perwira tinggi ini ditunjukkan dari perwira yang terbaik untuk nanti bertugas di KPK," ungkapnya.

Iqbal menegaskan ketiga calon yang diusung oleh Polri telah mengungkap kasus besar, tak terkecuali tindak pidana korupsi. Ia menilai ketiganya juga telah dibekali dengan berbagai pengalaman menangani tindak pidana lainnya.

"Itu juga merupakan bahan, referensi untuk kami menunjuk yang bersangkutan," ungkapnya.

Iqbal mengungkapkan, Polri terlebih dahulu melakukan proses seleksi internal dengan melihat latar belakang, rekam jejak, dan kinerjanya selama bertugas di kepolisian.

"Intinya kita melakukan dulu semacam scanning terhadap yang bersangkutan," kata dia.

Baca juga : Tiga Anggota Polri yang Diusulkan Ikut Lelang Jabatan Deputi Penindakan KPK

Seperti yang diketahui, selain calon dari Polri. KPK juga mengungkapkan ada tujuh calon dari Institusi Kejaksaan pengisi calon deputi penindakan KPK. Mereka adalah Feri Wibisono, Fadil Zumhana, Heffinur, Wisnu Baroto, Oktovianus, Tua Rinkes Silalahi dan Witono.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah berharap masyarakat dapat memberikan masukan terkait nama-nama tersebut. Informasi tentang rekam jejak para calon dinilai berguna bagi KPK dalam menyeleksi para kandidat.

"Mohon masukan dari masyarakat sebagai bagian dari peran memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Karena posisi yang akan diseleksi ini merupakan jabatan yang sangat penting bagi ikhtiar pemberantasan korupsi ke depan," kata Febri melalui keterangan tertulis, Minggu (11/3/2018).

Kompas TV Mabes Polri telah mengajukan tiga nama perwira tinggi polri ke KPK untuk mengisi posisi Deputi Penindakan KPK yang kini tengah kosong.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Halalbihalal Merawat Negeri

Halalbihalal Merawat Negeri

Nasional
Tak Ada Tim Transisi pada Pergantian Pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo

Tak Ada Tim Transisi pada Pergantian Pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo

Nasional
Kasasi KPK Dikabulkan, Eltinus Omaleng Dihukum 2 Tahun Penjara

Kasasi KPK Dikabulkan, Eltinus Omaleng Dihukum 2 Tahun Penjara

Nasional
Penetapan Presiden di KPU: Prabowo Mesra dengan Anies, Titiek Malu-malu Jadi Ibu Negara

Penetapan Presiden di KPU: Prabowo Mesra dengan Anies, Titiek Malu-malu Jadi Ibu Negara

Nasional
Gibran Bertemu Ma'ruf Amin, Saat Wapres Termuda Sowan ke yang Paling Tua

Gibran Bertemu Ma'ruf Amin, Saat Wapres Termuda Sowan ke yang Paling Tua

Nasional
Anies Dinilai Masih Berpeluang Maju Pilkada Jakarta, Mungkin Diusung Nasdem dan PKB

Anies Dinilai Masih Berpeluang Maju Pilkada Jakarta, Mungkin Diusung Nasdem dan PKB

Nasional
Petuah Jokowi-Ma'ruf ke Prabowo-Gibran, Minta Langsung Kerja Usai Dilantik

Petuah Jokowi-Ma'ruf ke Prabowo-Gibran, Minta Langsung Kerja Usai Dilantik

Nasional
Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Korupsi Timah, Salah Satunya Pihak ESDM

Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Korupsi Timah, Salah Satunya Pihak ESDM

Nasional
Tak Dukung Anies Maju Pilkada Jakarta, PKS Dinilai Ogah Jadi “Ban Serep” Lagi

Tak Dukung Anies Maju Pilkada Jakarta, PKS Dinilai Ogah Jadi “Ban Serep” Lagi

Nasional
2 Prajurit Tersambar Petir di Mabes TNI, 1 Meninggal Dunia

2 Prajurit Tersambar Petir di Mabes TNI, 1 Meninggal Dunia

Nasional
Usung Perubahan Saat Pilpres, PKB-Nasdem-PKS Kini Beri Sinyal Bakal Gabung Koalisi Prabowo

Usung Perubahan Saat Pilpres, PKB-Nasdem-PKS Kini Beri Sinyal Bakal Gabung Koalisi Prabowo

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies-Muhaimin Hadir Penetapan Presiden-Wapres Terpilih Prabowo-Gibran | Mooryati Soedibjo Tutup Usia

[POPULER NASIONAL] Anies-Muhaimin Hadir Penetapan Presiden-Wapres Terpilih Prabowo-Gibran | Mooryati Soedibjo Tutup Usia

Nasional
Sejarah Hari Posyandu Nasional 29 April

Sejarah Hari Posyandu Nasional 29 April

Nasional
Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com