Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pernyataan SBY soal Dukung Jokowi Dinilai sebagai Politik Berselancar

Kompas.com - 12/03/2018, 12:52 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Politik dan Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya melihat pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang memberikan sinyal kemungkinan mendukung Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2019 tak lebih dari "politik berselancar".

"Menurut saya itu jadi bagian 'berselancar' yang masih sangat berubah sampai injury time," kata Yunarto kepada Kompas.com, Senin (12/3/2018).

Yunarto berpandangan bahwa Partai Demokrat dan SBY bersikap pragmatis dan realistis dalam mengambil sikap terkait posisi politiknya nanti.

Hal itu tercermin pada sikap Partai Demokrat pada Pilpres 2014, di mana Partai Demokrat tidak menyatakan dukungan secara langsung terhadap koalisi pendukung Joko Widodo dan pendukung Prabowo Subianto.

"Ketika terbentuk partai oposisi dan pendukung pemerintah pun, mereka (Demokrat) mengambil posisi di tengah. Artinya partai ini memang sudah menegaskan diri menjalankan politik berselancar," ujar Yunarto.

(Baca juga: SBY: Jika Ditakdirkan, Demokrat Senang Bisa Berjuang Bersama Jokowi)

Menurut dia, Partai Demokrat mengambil sikap berdasarkan arah angin politik ke depannya. Ia juga melihat pernyataan SBY pada rapimnas merupakan bentuk politik yang belum bisa menentukan sikap final.

"Masih menjalankan konteks 'politik dua muka', yang masih bisa menghadap ke arah mana pun. Menurut saya itu jadi bagian berselancar," kata Yunarto.

SBY sebelumnya memberikan sinyal untuk mendukung Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2019, yang diungkapkan dalam rapimnas.

"Pak Presiden (Jokowi). Jika Allah menakdirkan, senang Partai Demokrat bisa berjuang bersama Bapak," ucap SBY dalam pidatonya pada Rapimnas Partai Demokrat 2018 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Sabtu (10/3/2018).

(Baca juga: Demokrat Siapkan 5 Sasaran Besar jika Menang di Pilpres 2019)

Apalagi, kata SBY, Jokowi perlu tahu pengalamannya memenangkan pilpres berturut-turut selama dua periode pada 2004 dan 2009 lalu.

Menurut SBY, sebuah koalisi akan bisa berhasil memenangkan pilpres jika punya kerangka kebersamaan yang tepat.

"Perjuangan bersama, apa pun namanya, koalisi atau aliansi, akan berhasil dan menang jika kerangka kebersamaannya tepat," kata SBY.

"Visi dan misi platform pemerintahan Indonesia pada 2019-2024 juga tepat jika disusun secara bersama. Tentu Partai Demokrat ikut menjadi bagian dalam menyusun agenda dan platform ke depan," ucapnya.

Kompas TV Presiden Joko Widodo hadir dalam pembukaan Rapimnas Partai Demokrat di Sentul International Convention Center Sabtu 10 Maret 2018 kemarin.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com