Wacana Pilkada Lewat DPRD Dianggap Bisa Tekan Kasus Korupsi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo meminta agar wacana mengembalikan pemilihan kepala daerah dikembalikan ke DPRD benar-benar dikaji secara serius di Komisi II DPR.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan mengakui bahwa selama ini biaya calon kepala daerah dalam pemilihan membutuhkan biaya yang besar dan rawan korupsi.

"Kan dari dulu itu, sebetulnya kan kita udah sepakat, karena gara-gara Perppu saja kan Pak SBY ngeluarin Perppu, enggak jadi. Sekarang berapa banyak yang kena OTT? Kita enggak punya jalan keluar. Pilkada itu biayanya besar," kata Zulkifli di Kompleks Parlemen.

Zulkifli melihat wacana tersebut sebagai salah satu jalur untuk menghindari para calon dari politik uang. Ia mengungkapkan bahwa biaya kampanye dan saksi bagi calon kepala daerah cukup mahal.

Baca juga : Ketua DPR Minta Wacana Pilkada Lewat DPRD Diseriusi

"Contoh aja Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Itu kan TPS-nya bisa 80.000 kali Rp 200.000 saja udah Rp 160 miliar. Biayanya dari mana? Gaji gubernur Rp 100 juta, kan dia nyari sumbangan, sumbangan kan kadang sumbernya bisa enggak jelas," kata Zulkifli.

Kendati demikian, Zulkifli juga menawarkan mekanisme alternatif, seperti Eropa di mana para calon ditanggung oleh negara. Di sisi lain, kata Zulkifli, Indonesia juga bisa meniru mekanisme di Amerika Serikat yang mengizinkan kandidat mencari uang dengan aturan yang ketat.

"Sekarang kan enggak boleh, tapi biayanya besar ya mau gimana?. Saksi kan perlu makan, perlu datang, darimana duitnya?," kata Zulkifli.

Ketua Umum PAN itu juga menegaskan bahwa perlu adanya sistem alternatif terkait pembiayaan pilkada agar parpol dan para calon bisa memperoleh biaya politik yang sesuai dengan ketentuan hukum.

"Nah baru kalau masih maling juga, dihantam habis-habisan. Ini kan enggak dikasih jalan," ujarnya.

Baca juga : Mahalnya Ongkos Politik...

Zulkifli juga menceritakan kunjungannya ke luar negeri, di mana anggota parlemen tidak digaji, namun tetap diizinkan menjalani profesinya. Ia melihat cara tersebut menjadikan anggota parlemen sebagai pengabdi masyarakat.

"Ini kan enggak boleh, orang kalau sudah jadi bupati enggak boleh ngapa-ngapain kan. Mesti ada jalan keluarnya," ujar dia.

Seperti yang diketahui, Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta agar wacana mengembalikan pemilihan kepala daerah dikembalikan ke DPRD benar-benar dikaji secara serius di Komisi II DPR.

"Kami akan sampaikan ke komisi terkait, kalau ini pilkada, kan komisi II. Nanti komisi mengkomunikasikan ke parpol yang ada," kata Bambang saat menerima Satuan Siswa, Pelajar, dan Mahasiswa (SAPMA) Pemuda Pancasila di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/3/2018).

Dalam pertemuan itu, Bambang menyampaikan kekhawatiran soal maraknya politik transaksional dalam dunia politik.

Politik transaksional dengan mengandalkan kekuatan uang sudah sangat membahayakan. Betapa banyak kepala daerah dari mulai Gubernur sampai Bupati ditangkap KPK. Ini sangat menyedihkan," kata Bambang.

Sebagai jalan keluar, Bambang menawarkan agar pemilihan kepala daerah di tingkat Provinsi, Kota, dan Kabupaten kembali dilakukan melalui pemilihan di DPRD.