Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP: Semakin Banyak Calon Presiden Semakin Baik

Kompas.com - 07/03/2018, 19:50 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani tak mempermasalahkan bila nantinya terbentuk poros ketiga di luar Presiden Jokowi dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto pada Pilpres 2019.

"Prinsispnya adalah untuk pilpres ke depan bagi kami di PPP semakin banyak calon semakin baik," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/3/2018).

Ia menilai jika ada tiga pasangan calon maka potensi konflik identitas akan berkurang sehingga Pilpres 2019 akan berlangsung kondusif. Arsul menambahkan jangan sampai Pilpres 2019 diikuti oleh calon tunggal.

Saat ini, kata dia, PPP sudah tergabung dalam koalisi lima partai yang mengusung Jokowi di Pemilu 2019. Oleh karena itu, jika ditanya apakah tertarik bergabung dengan poros baru, ia menjawab PPP justru akan mengajak partai lainnya mengusung Jokowi.

Baca juga : Ditanya Poros Ketiga, AHY Bicara Momentum Deklarasi Koalisi

Ketika ditanya apakah ada kemungkinan PPP tidak mengusung Jokowi dan membentuk poros baru bersama Demokrat dan PKB, ia menjawab dalam politik semuanya dinamis.

Namun demikian, PPP tetap akan patuh pada keputusan organisasi yang telah menetapkan pencapresan Jokowi di Pemilu 2019.

PPP juga tidak khawatir dengan adanya poros baru nantinya berpotensi memecah suara pemilih Jokowi. Justru, menurut dia, kehadiran poros baru juga akan memecah poros Prabowo yang hampir pasti berkoalisi dengan PKS.

Baca juga : Gerindra Tak Masalah jika Muncul Poros Baru Penantang Jokowi dan Prabowo

Ia menambahkan logika Pilpres mirip dengah Pilkada yang berpusat pada tokoh. Sehingga belum tentu kader partai yang tergabung dalam poros baru memilih capres dan cawapres yang diusung.

Menurut dia, bisa saja kader partai yang tergabung dalam poros ketiga tetap memilih Jokowi meski di Pileg tidak mencoblos caleg dari partainya sendiri.

"Kalau dalam pilkada pilpres, potensi itu ada. Jadi juga jangan berharap kalau misalnya katakanlah PKB enggak bersama koalisi, kemudian berpikir bahwa semua yang di PKB itu kemudian tidak akan memilih Pak Jokowi, kan enggak juga," lanjut dia.

Kompas TV Agustus 2018 adalah masa pendaftaran capres dan cawapres.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

Nasional
'Groundbreaking' IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

"Groundbreaking" IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com