"Kalau Ada Penyelundupan Narkotika, Kita Harus Curiga Pejabat Terlibat"

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah angkat bicara terkait maraknya penyelundupan narkotika yang terjadi belakangan ini.

Menurut Fahri, patut dicurigai ada pejabat yang terlibat dalam aksi penyelundupan tersebut.

Belum lama ini terjadi penggagalan upaya penyelundupan 1 ton dan 1,6 ton narkoba, serta 3 ton jenis sabu di Perairan Kepulauan Riau.

"Ya kalau ada yang terselundupkan kita harus curiga ada pejabat yang terlibat. Karena dalam teori penyelundupan itu yang tertahan atau tertangkap itu maksimal 20 persennya saja. Artinya, sisanya sudah masuk pasar," ujar Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/3/2018).

Fahri mengatakan, jika keterlibatan pejabat terus terjadi, maka pemerintah akan tetap kesulitan dalam memberantas peredaran narkotika.

Ia pun meminta Presiden Joko Widodo bersikap tegas terhadap oknum-oknum pejabat yang terbukti terlibat dalam jaringan pengedar.

(Baca juga: Buwas: Harus Jadi Orang Gila untuk Hadapi Bandar Narkoba)

"Kalau melihat ada pejabat yang bermain. Itu bahaya sekali. Itu seperti Hong Kong tahun 1975 atau seperti Amerika Latin, di mana uang itu udah masuk ke pejabat dan ini bisa menghancurkan negara. Sekali lagi siapa yang mimpin. Presidennya enggak mimpin. Presiden kok seperti lemah betul di depan narkoba ini. Ini mengkhawatirkan," kata Fahri.

Sepanjang 2017, Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat, 58.365 orang ditangkap dan dijadikan tersangka kasus narkotika.

Sementara itu, 79 orang ditembak dengan peluru tajam hingga tewas. Data ini merupakan hasil kerja sama dengan Polri, TNI, dan Bea Cukai.

BNN mencatat ada 46.537 kasus narkoba dan 27 kasus yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Adapun barang bukti yang disita adalah 4,71 ton sabu; 151,22 ton ganja; 2,9 juta ekstasi; dan 627,84 kilogram ekstasi.