Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akan Dilaporkan Fahri Hamzah ke Polisi, Presiden PKS Enggan Komentar

Kompas.com - 06/03/2018, 11:09 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera Sohibul Iman enggan mengomentari rencana pelaporan dirinya oleh Fahri Hamzah ke polisi atas tuduhan penyebaran berita bohong dan pemalsuan dokumen.

"Tidak ada yang perlu dikomentari," kata Sohibul melalui pesan singkat, Selasa (6/3/2018).

Sohibul juga enggan menjawab saat ditanya apa langkah hukum yang ia persiapkan jika Fahri benar melaporkan dirinya ke polisi.

Sebelumnya, mantan politisi PKS Fahri Hamzah akan melaporkan Sohibul Iman ke polisi atas tuduhan dugaan penyebaran fitnah, permufakatan jahat, dan pemalsuan dokumen terkait pemecatannya di partai yang berimbas pada posisinya di DPR.

(Baca: Fahri Hamzah Akan Laporkan Sohibul Iman ke Polisi)

Saat ini Fahri tengah menyiapkan berkas untuk melaporkan Sohibul ke polisi atas sejumlah tuduhan tersebut.

"Pertama-tama pemalsuan ya. Jadi artinya dia mengumumkan kepada kader itu berita palsu. Dan bagian dari pemalsuan ini kan dia (Sohibul) perintahkan kepada Ketua MKD (Mahkamah Kehormatan Dewan) waktu itu, sampai kemudian digantikan (Ketua) MKD-nya," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/3/2018).

Di samping itu, lanjut Fahri, Sohibul Iman juga diduga menyebarkan berita bohong soal pemecatannya dari partai dan kenggotaannya di DPR.

Padahal, menurut dia, putusan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta telah memenangkan Fahri sehingga ia menilai tidak bisa dipecat dari partai dan DPR.

Fahri mengatakan, apa yang dilakukan Sohibul telah merusak sistem partai yang semestinya mengedepankan putusan hukum dalam menghadapi sengketa ini.

Kompas TV Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR Secara resmi mengajukan surat kepada pimpinan DPR untuk menggangtikan Fahri Hamzah.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Nasional
PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

Nasional
Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Nasional
Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Nasional
Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com