Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cerita Kapolri yang Takut-takut Bicara di Tahun Politik

Kompas.com - 04/03/2018, 08:56 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita ,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian mengakui kini dirinya harus berhati-hati dalam berbicara.

Sebab, kalimatnya tak jarang dipelintir dan dipersepsikan lain di media konvensional maupun media sosial.

Ia menduga hal ini berkaitan dengan tahun politik karena  pilkada serentak digelar dan persiapan Pemilu 2019 dilakukan.

Tito memberi contoh soal videonya yang viral beberapa waktu lalu. Di video itu, pernyataan Tito seolah mengesampingkan ormas Islam selain Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

Ia mengatakan, pidato itu ia sampaikan selama sekitar 20 menit. Namun, yang viral hanya berdurasi 2 menit.

"Yang dimaksud gerakan lain bisa merontokkan NKRI yaitu adanya gerakan yang bukan asli Indonesia. Ada gerakan dari jaringan Al Qaeda, ISIS dengan gerakan takfiri, ini jelas masuk ke Indonesia," kata Tito saat menghadiri acara Tarbiyah PERTI di Jakarta, Sabtu (3/3/2018).

(Baca juga: Kapolri: Sisa Kelompok Saracen Masih Eksis Sebarkan Hoaks)

Tito mengatakan, negara ini berpotensi terpecah jika kelas menengah masih menjadi minoritas. Selain itu, ada juga masuknya paham ideologi dari luar yang bertentangan dengan Pancasila.

Pidato tersebut, kata Tito, merupakan imbauan pada NU dan Muhammadiyah yang berpotensi jadi sasaran pengaruh ideologi takfiri.

Ia mencontohkan kasus penyerangan terhadap Gereja Santa Lidwina di Sleman, Yogyakarta. Ternyata pelakunya berasal dari keluarga NU, tetapi dia terpapar aliran radikal.

Hal ini jelas bertentangan dengan ideologi NU yang menentang kekerasan dan terorisme. Oleh karena itu, Tito meminta NU sebagai tuan rumah yang mengundang dirinya agar introspeksi dengan adanya fakta tersebut.

"Setelah dipelajari, yang bersangkutan sudah mengadopsi paham takfiri. Dari NU ke takfiri, kok bisa?" kata Tito.

Intinya, kata Tito, ia menyampaikan kekhawatiran itu dalam pidatonya. Namun, pernyataan itu dipelintir di media sosial.

(Baca juga: Kapolri: Isu Penyerangan Ulama Mayoritas Hoaks)

 

Ia meminta maaf jika potongan video tersebut sempat membuat Tarbiyah PERTI salah paham dan merasa kesal dengan dirinya.

"Kita memahami bahwa tiap Muslim adalah bersaudara dan wajib memaafkan yang meminta maaf. Saya dari lubuk hati terdalam, kalau tidak nyaman, saya minta maaf. Tapi tidak ada niat saya untuk menepikan yang lain," kata Tito.

Kapolri mengatakan sudah menemui pihak yang memviralkan videonya itu. Setelah diajak bicara, pelaku mengaku ada maksud tertentu. Ada motif politis di balik penyebaran video itu untuk mendeligitimasi Tito dan Polri.

Halaman:


Terkini Lainnya

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Nasional
Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

Nasional
Kubu Prabowo Sebut 'Amicus Curiae' Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Kubu Prabowo Sebut "Amicus Curiae" Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Nasional
BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Nasional
Aktivis Barikade 98 Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Aktivis Barikade 98 Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Nasional
Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Nasional
KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Nasional
Apa Gunanya 'Perang Amicus Curiae' di MK?

Apa Gunanya "Perang Amicus Curiae" di MK?

Nasional
Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Nasional
Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com