Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Hery Haryanto Azumi
Sekjen PB MDHW

Sekjen Pengurus Besar Majelis Dzikir Hubbul Wathon (MDHW) | Wasekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)

Memperkokoh Islam Kebangsaan, Memperkuat Ekonomi Umat

Kompas.com - 02/03/2018, 19:08 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

MAJELIS Dzikir Hubbul Wathon (MDHW) baru saja menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur, pada 21-23 Februari 2018 lalu.

Acara yang dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo itu mengangkat tema “Memperkokoh Komitmen Islam Kebangsaan Menuju Orde Nasional”. Isu penting yang menjadi bahasan Rakernas I MDHW antara lain soal radikalisme.

Gerakan radikalisme yang berujung pada terorisme merupakan momok mengerikan karena telah membuat citra Islam lekat dengan agama teror yang menyukai jalan kekerasan. Celakanya, eskalasi gerakan ini bukan makin surut, namun justru kian meningkat.

Hasil survei Wahid Institute 2017 lalu menyebutkan bahwa sebanyak 0,4 persen atau 600.000 penduduk Indonesia pernah bertindak radikal. Sedangkan 7,7 persen atau 11 juta orang berpotensi bertindak radikal.

Tak hanya itu, survei Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) 2017 juga menyebutkan sebanyak 39 persen mahasiswa di 15 provinsi di Indonesia terindikasi tertarik pada paham radikal. Data ini menunjukkan bahwa radikalisme merupakan persoalan serius yang perlu mendapat perhatian khusus.

Isu berikutnya adalah soal ekonomi umat. Isu ini pentng karena jika merujuk data World Bank (2015), Indonesia merupakan negara ranking ketiga tertimpang setelah Rusia dan Thailand.

Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin (kedua kanan) Ketua Dewan Pembina Majelis Dzikir Hubbul Wathon KH Maruf Amin (kedua kiri) dan Ketua Umum Hubbul Wathon KH Mustofa Aqil menabuh bedug ketika membuka Zikir Kebangsaan dan Rakernas I Majelis Zikir Hubbul Wathon di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Rabu (21/2/2018). Rakernas I Hubbul Wathon yang dihadiri ratusan kiai dan ulama se-Indonesia tersebut mengangkat tema Memperkokoh Komitmen Islam Kebangsaan Menuju Orde Nasional. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/foc/18.ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO A Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin (kedua kanan) Ketua Dewan Pembina Majelis Dzikir Hubbul Wathon KH Maruf Amin (kedua kiri) dan Ketua Umum Hubbul Wathon KH Mustofa Aqil menabuh bedug ketika membuka Zikir Kebangsaan dan Rakernas I Majelis Zikir Hubbul Wathon di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Rabu (21/2/2018). Rakernas I Hubbul Wathon yang dihadiri ratusan kiai dan ulama se-Indonesia tersebut mengangkat tema Memperkokoh Komitmen Islam Kebangsaan Menuju Orde Nasional. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/foc/18.
Gini rasio mencapai 0,39 dan indeks gini penguasaan tanah mencapai 0,64. Dan 1% orang terkaya menguasai 50,3 persen kekayaan nasional, sedangkan 0,1% pemilik rekening menguasai 55,7% simpanan uang di bank.

Fakta ini sungguh menyedihkan karena kekayaan Indonesia dimonopoli oleh segelintir orang yang menguasai lahan, jumlah simpanan uang di bank, saham perusahaan, ataupun obligasi pemerintah. Tentu persoalan ketimpangan bisa menjadi ancaman bagi persatuan dan kesatuan nasional.

Islam kebangsaan

Karena itu, dalam konteks mengatasi gerakan radikalisme, pemahaman ihwal pentingnya memperkokoh komitmen Islam kebangsaan perlu dilakukan secara masif dan berkelanjutan. Islam kebangsaan merupakan Islam yang memiliki semangat cinta tanah air (hubbul wathon).

Sejarah mencatat, Islam kebangsaan telah menjadi kekuatan fundamental dalam upaya melawan kolonialisme. Islam kebangsaan mempererat tali persaudaraan sebangsa (ukhuwah wathoniyah).

Presiden Joko Widodo (ketiga kiri) didampingi Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin (ketiga kanan) Ketua DPD Oesman Sapta (ketiga kanan belakang), Ketua Dewan Pembina Majelis Dzikir Hubbul Wathon KH Maruf Amin (kiri), Tokoh NU, KH Maimun Zubair dan Ketua Umum PPP Romahurmuziy berdoa ketika menghadiri Zikir Kebangsaan dan Rakernas I Majelis Zikir Hubbul Wathon di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Rabu (21/2/2018). Rakernas I Hubbul Wathon yang dihadiri ratusan kiai dan ulama se-Indonesia tersebut mengangkat tema Memperkokoh Komitmen Islam Kebangsaan Menuju Orde Nasional. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/foc/18.ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO A Presiden Joko Widodo (ketiga kiri) didampingi Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin (ketiga kanan) Ketua DPD Oesman Sapta (ketiga kanan belakang), Ketua Dewan Pembina Majelis Dzikir Hubbul Wathon KH Maruf Amin (kiri), Tokoh NU, KH Maimun Zubair dan Ketua Umum PPP Romahurmuziy berdoa ketika menghadiri Zikir Kebangsaan dan Rakernas I Majelis Zikir Hubbul Wathon di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Rabu (21/2/2018). Rakernas I Hubbul Wathon yang dihadiri ratusan kiai dan ulama se-Indonesia tersebut mengangkat tema Memperkokoh Komitmen Islam Kebangsaan Menuju Orde Nasional. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/foc/18.
Dalam bahasa Prof DR (HC) KH Ma’ruf Amin, Islam kebangsaan adalah Islam yang menerima kemajemukan. Bingkai kemajemukan yang dimaksud di sini harus bersifat politis-yuridis dan teologis.

Bingkai politis-yuridis adalah kebijakan tentang bentuk negara Indonesia, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Pancasila sebagai falsafah bangsa, dan UUD 1945 sebagai konstitusi negaranya. Ini berarti, keputusan politik para pendiri bangsa merupakan konsensus nasional.

Sedangkan bingkai teologis adalah untuk mewujudkan integrasi nasional yang kokoh. Bingkai teologis ini menjadi perekat sekaligus pemahaman kepada seluruh elemen masyarakat tentang begitu pentingnya menjaga integrasi bangsa ini secara bersama-sama, dalam upaya menjaga keutuhan dan kesatuan nasional, baik kaitannya dengan NKRI dan Pancasila.


Ekonomi umat

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Logo dan Tema Hardiknas 2024

Logo dan Tema Hardiknas 2024

Nasional
Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Nasib Koalisi Perubahan di Ujung Tanduk

Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Nasib Koalisi Perubahan di Ujung Tanduk

Nasional
PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

Nasional
Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

Nasional
Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

Nasional
Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya 'Copy Paste', Harus Bisa Berinovasi

Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya "Copy Paste", Harus Bisa Berinovasi

Nasional
Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Nasional
Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Nasional
5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Nasional
Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin 'Gemoy'

PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin "Gemoy"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com