Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pilpres 2019, PKS Ungkap Sempat Diajak Gabung Koalisi Pendukung Jokowi

Kompas.com - 01/03/2018, 20:38 WIB
Kristian Erdianto,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman mengungkapkan bahwa partainya sempat diajak bergabung dengan koalisi partai politik pendukung Presiden Joko Widodo dalam Pilplres 2019.

"Saya tegaskan di sini bahwa PKS diajak bergabung dengan Istana jelas ada, dan itu bukan sebuah kejahatan di dalam politik. Itu biasa-biasa saja, Istana ingin mengajak kami," ujar Sohibul di rumah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara, Kebayoran, Jakarta Selatan, Kamis (1/3/2018).

Meski demikian, Sohibul memastikan PKS tidak akan bergabung dengan koalisi parpol pendukung pemerintah dan memberikan dukungan kepada Presiden Jokowi.

Menurut Sohibul, jika seluruh parpol oposisi pemerintah, yakni PKS dan Partai Gerindra, mengalihkan dukungannya ke Jokowi, hal itu akan berdampak buruk pada demokrasi.

Sebab, masyarakat tidak akan memiliki pilihan lain dalam Pilpres 2019.

(Baca juga: PKS, Partai Kader yang Tak Tergantung pada Satu Sosok)

Selain itu, kata Sohibul, bergabung dengan koalisi parpol pendukung pemerintah merupakan pilihan politik yang tidak logis bagi PKS.

"Kami melihat, kalau PKS bergabung, Gerindra bergabung, PAN bergabung, kemungkinannya Pak Jokowi lawan kotak kosong. Nah kami melihat itu tak sehat buat demokrasi. Saya katakan rasionalitas politiknya kurang logis kalau PKS ikut bersama," kata Sohibul.

Saat ini ada lima partai yang sudah mendeklarasikan dukungan kepada Presiden Joko Widodo sebagai petahana. Kelima partai tersebut adalah PDI-P, Golkar, PPP, Partai Nasdem, dan Partai Hanura.

Sementara PAN, PKS, PKB, dan Partai Demokrat belum mendeklarasikan siapa calon presiden yang akan didukungnya.

Kompas TV Elite Partai Gerindra menyebut akan ada saatnya Prabowo akan dideklarasikan sebagai calon presiden.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com