Setuju Aturan KPU, Golkar Sebut Tokoh Bangsa Bukan Milik Partai Tertentu

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Golkar tidak keberatan dengan aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang melarang partai memasang gambar tokoh nasional yang bukan pengurus parpol dalam alat peraga kampanye.

Gambar tokoh tersebut, yakni Presiden RI ke-1 Soekarno, Presiden RI ke-2 Soeharto, Presiden RI ke-3 Baharuddin Jusuf Habibie, Jenderal Besar Soedirman, pendiri Nahdhatul Ulama KH Hasyim Asy'ari.

"Para tokoh bangsa itu bukan hanya milik partai tertentu atau golongan tertentu saja tetap sudah milik semua elemen bangsa," ujar Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily kepada Kompas.com di Jakarta, Selasa (27/2/2018).

(Baca juga : KPU: Dilarang Kampanye Pakai Gambar Soekarno, Soeharto, BJ Habibie, dan Pendiri NU)

Namun, Ace meberikan pengecualian untuk tokoh bangsa yang masih aktif berpolitik. Misalnya, Presiden Ri ke-5 Megawati Soekarnoputri yang merupakan Ketua Umum PDI-P dan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono yang merupakan Ketua Umum Partai Demokrat.

Ia mengaku, bisa memahami aturan KPU tersebut. Selain sudah dibahas di Kondisi II DPR, tujuan adanya aturan KPU tersebut juga dinilai oleh Ace sangat baik.

"Para tokoh bangsa itu jangan direduksi kenegarawanannya untuk calon kepala daerah. Bagaimanapun mereka sudah diakui kebesarannya oleh negara," kata dia.

(Baca juga : Dilarang Pakai Gambar Soekarno untuk Kampanye, PDI-P Sebut KPU Berlebihan)

Sebelumnya, KPU melarang partai politik memasang gambar tokoh nasional yang bukan pengurus parpol dalam alat peraga kampanyenya.

Misalnya, gambar Presiden RI ke-1 Soekarno, Presiden RI ke-2 Soeharto, Presiden RI ke-3 Baharuddin Jusuf Habibie, Jenderal Besar Soedirman, pendiri Nahdhatul Ulama KH Hasyim Asy'ari.

"Itu tak diperkenankan ada dalam alat peraga kampanye. Bukan tidak suka. Bukan pengurus parpol sehingga tak boleh dalam alat peraga kampanye," kata Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Senin (26/2/2018).