Skor IPK Tak meningkat, Agenda Pemberantasan Korupsi Dinilai Stagnan

JAKARTA, KOMPAS.com - Transparency International Indonesia (TII) merilis skor Corruption Perception Index (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2017. Hasil survei TII menunjukkan skor IPK Indonesia berada pada angka 37 dan berada diperingkat 96 dari 180 negara yang disurvei.

Hal ini berarti skor IPK Indonesia tidak mengalami peningkatan ataupun penurunan jika dibandingkan skor tahun 2016.

Skor IPK berada pada rentang 0-100. Angka 0 berarti negara dipersepsikan sangat korup, sementara skor 100 berarti dipersepsikan bersih dari korupsi.

“CPI Indonesia tahun 2017 berada di skor 37. Angka ini sama dengan perolehan skor tahun 2016," ujar peneliti TII Wawan Suyatmiko melalui keterangan tertulisnya, Kamis (22/2/2018).

Menurut Wawan, tidak berubahnya skor IPK tersebut menunjukkan adanya stagnasi upaya berbagai pihak dalam usaha pencegahan dan pemberantasan korupsi. Stagnasi ini terjadi di sektor pemerintah, politisi, dan kalangan pebisnis.

Baca juga : Pimpinan KPK: Pemahaman DPR soal Indeks Persepsi Korupsi Keliru

"Hal ini menunjukkan stagnasi upaya berbagai pihak, khususnya pemerintah, kalangan politisi dan pebisnis, dalam usaha pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia," tuturnya.

Wawan menjelaskan, terdapat delapan parameter atau komponen yang digunakan dalam menentukan skor IPK.

Empat komponen menyumbang kenaikan skor IPK yakni World Economic Forum, Global Insight Country Risk Ratings, Bertelsmann Foundation Transformation Index, dan IMD World Competitiveness Yearbook.

Sedangkan dua parameter, Economist Intelligence Unit Country Ratings, Political Risk Service, mengalami stagnasi.

Sementara dua parameter lainnya mengalami penurunan yang signifikan, yaitu World Justice Project, Political & Economic Risk Consultancy.

Baca juga : TII: DPR dan Pemerintah Punya Andil Perbaiki Skor Indeks Persepsi Korupsi

“Peningkatan terbesar dikontribusikan oleh paket kemudahan berusaha, dan penurunan terbesar disumbang oleh praktik korupsi disektor eksekutif, legislatif, dan peradilan," kata Wawan.

Sekretaris Jenderal TII Dadang Trisasongko mengatakan, peningkatan kemudahan berbisnis tidak akan otomatis meningkatkan skor IPK. Peningkatan skor IPK harus dibarengi dengan usaha memutus relasi koruptif antara pejabat negara dan pelayan publik dengan pebisnis.

Selain itu, menurut Dadang, perlu ada usaha membenahi lembaga-lembaga penegak hukum dan mengembangkan praktik bisnis yang berintegritas

"Jika mencermati lebih dalam lagi apa yang terjadi di balik stagnasi skor CPI 2017, dapat disimpulkan bahwa, meningkatkan secara signifikan kemudahan berbisnis tidak akan otomatis meningkatkan skor CPI jika tidak dibarengi dengan usaha yang sungguh-sungguh untuk memutus relasi koruptif antara pejabat negara dan pelayan publik dengan pebisnis," kata Dadang.