Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketum Muhammadiyah Sebut Umat Islam Kerap Jadi Obyek Politik

Kompas.com - 21/02/2018, 22:24 WIB
Krisiandi,
Bayu Galih

Tim Redaksi

BRISBANE, KOMPAS.com - Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nasir menjadi pembicara dalam forum diskusi bertema "Konsep Islam Berkemajuan" di University of Queensland, Australia, Rabu (21/2/2018).

Dalam sambutannya, Haedar menyampaikan peranan Muhammadiyah untuk Islam yang berkemajuan.

Menurut alumnus Universitas Gadjah Mada ini, Muhammadiyah berupaya untuk menerjemahkan Islam moderat. Haedar menuturkan, ormas Islam yang lahir pada 1912 ini mencoba memposisikan diri sebagai tengahan.

"Kami mengkritik mereka yang ekstrem dan konservatif, tapi di sisi lain kami juga mengkritik yang sekuler," ujar Haedar pada forum yang dihadiri oleh Deputy Head School of Law UQ Simmon Bronitt.

(Baca juga: Muhammadiyah Urus Izin Bangun Sekolah di Melbourne, Australia)

Namun demikian, kata dia, ada kritik internal yang perlu disampaikan pada umat Islam di Indonesia.

Menurut Haedar, selama ini, umat Islam kerap "dininabobokan" dengan konsep rahmatan lil 'alamin atau konsep pembawa kesejahteraan bagi seluruh alam. Padahal, Islam masih tertinggal di banyak sektor.

Bahkan di Indonesia, umat Islam masih dijadikan obyek politik yang dimanfaatkan para elite untuk meraup dukungan. Kondisi ini terjadi lantaran Islam di Indonesia, belum unggul secara kualitas.

"Coba Anda lihat setiap pilkada, pileg atau pilpres, banyak tokoh (politisi) yang datang (menemui umat Islam). Pondok pesantren laris saat pilkada" kata dia saat ditemui Kompas.com seusai acara.

(Baca juga: Muhammadiyah: Negara Tak boleh Toleran atas Teror Terhadap Umat Beragama)

Namun, kedatangan atau kunjungan para politisi tersebut kebanyakan tak berefek positif bagi umat Islam. Kontrak politik yang bisa menjamin dampak positif baru bisa diciptakan apabila umat Islam melek politik.

"Tapi apabila buta politik ya jadi obyek saja. Diambil suaranya, tapi setelah itu para elite tak peduli nasib mereka," ujar Haedar.

Saat ini, kata dia, sudah saatnya ada daya tawar politik antara umat Islam dan para elite. Daya tawar itu ada jika umat Islam cerdas, berilmu dan mandiri.

"Kalau tidak punya kemampuan ya jadi korban," tutur dia.

Haedar didampingi pengurus pusat Muhammadiyah dan 37 rektor Universitas Muhammadiyah seluruh Indonesia melawat ke sejumlah kota di Australia. Dia menjadi pembicara terkait Islam berkemajuan.

Selain di Brisbane, Haedar mengunjungi sejumlah institusi pendidikan di Melbourne, Sydney serta Canberra.

Kompas TV Seusai membunyikan tombol sirine, Presiden Jokowi kemudian menandatangani peresmian beroperasinya Klinik Apung Said Tuhuleley. Peresmian dilakukan Presiden seusai membuka Sidang Tanwir Muhammadiyah di Gedung Islamic Centre Ambon. Klinik Apung Said Tuhuleley merupakan fasilitas kesehatan yang dibangun dengan basis kapal. Klinik apung ini diharapkan akan memenuhi kebutuhan layanan kesehatan masyarakat yang ada di pulau-pulau di wilayah Maluku. Saat peresmian, Presiden Jokowi didampingi Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, dan Gubernur Maluku Said Assagaff.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com