Polri Minta MUI Dinginkan Gejolak Umat Islam soal Penyerangan Pemuka Agama

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto mengatakan, Polri meminta bantuan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk meredam gejolak masyarakat, khususnya umat Uslam, atas sejumlah kasus yang ramai belakangan. Kasus tersebut yakni penganiayaan terhadap pemuka agama dan pengrusakan rumah ibadah.

"Imbauan agar beliau bisa sampaikan pada jemaah untuk bisa tenang, tidak parno," ujar Ari di Kantor MUI, Jakarta, Rabu (21/2/2018).

Ari juga meminta agar masyarakat tidak menyebarkan isu sehingga berkembang liar dan jauh dari fakta sebenarnya. Polri, kata dia, tengah berupaya maksimal untuk mengungkap motif pelaku penyerangan yang beberapa di antaranya diduga punya gangguan jiwa.

"Kalau menganalisa isu, yang muncul di medsos hasilnya akan menimbulkan keresahan," kata Ari.

Baca juga : MUI Curiga Ada Rekayasa di Balik Rentetan Penyerangan Pemuka Agama

Ari mengatakan, dari beberapa isu yang berkembang, Polri menemukan ada pihak yang menyebarkan berita bohong. Di media sosial, viral bahwa ada ustad yang dianiaya hingga tewas. Namun, faktanya, kejadian itu benar ada. Tapi korbannya bukan ustand, melainkan petani.

Namun, berita bohong tersebut terlanjur menimbulkan ketakutan di masyarakat.

"Ini kami tangkap, kami proses, sudah ada lima tersangka dari Jawa Barat yang menyebarkan isu tidak benar," kata Ari.

Baca juga : Wiranto: 21 Kali Penyerangan ke Tokoh Agama, 15 Kali Pelakunya Tidak Waras

Sebelumnya, Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Din Syamsudin menyebut muncul kecurigaan bahwa peristiwa-peristiwa tersebut saling berkaitan dan ada pihak yang merekayasa. Apalagi, dalam pemberitaan disebutkan bahwa pelaku penyerangan ulama maupun ustad adalah orang dengan gangguan kejiwaan.

Din merasa janggal jika hal tersebut merupakan suatu kebetulan.

"Dalam logika saya, rentetan kejadian seperti ini secara ilmiah pun bisa dibuat kesimpulan, ada apa? Sampai saya katakan ini rekayasa sistematis tanpa tahu siapa pelakunya," ujar Din.

Jika anggapan ini dibiarkan, kata Din, maka akan terjadi kekacauan. Dikhawatirkan isu rekayasa tersebut semakin berkemba dan menimbulkan reaksi yang tidak proporsional.

"Opini sangat menguat sekali. Bukan soal fakta, tapi soal persepsi. Persepsi yang ada kalau tidak dinetralisir akan hidup menjadi sebuah kesimpulan," kata Din.