MK Nyatakan Tak Menerima Uji Materi UU KPK yang Diajukan Setya Novanto

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tak menerima permohonan uji materi yang diajukan oleh mantan Ketua DPR, Setya Novanto.

Dalam perkara nomor 95/PUU-XV/2017, melalui kuasa hukumnya, Novanto meminta MK menyatakan Pasal 46 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi bertentangan dengan UUD 1945.

Pasal ini mengatur tentang penetapan tersangka oleh KPK.

Novanto merasa hak konstitusionalnya sebagai warga negara telah dilanggar setelah KPK menetapkan dirinya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi e-KTP.

Baca juga: Novanto Gugat UU KPK ke MK, JK Sebut Namanya Usaha

Namun, MK menilai, Novanto tak memiliki kedudukan hukum. Selain itu, menurut hakim MK, hak konstitusional Novanto tak dirugikan dengan berlakunya pasal tersebut.

KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG Terdakwa kasus korupsi pengadaan KTP elektronik Setya Novanto menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (8/2/2018). Sidang lanjutan itu beragenda mendengarkan keterangan saksi dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum.

"Pokok permohonan tidak dipertimbangkan. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima," ujar Arief dalam sidang pembacaan putusan di gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (21/2/2018).

Dalam permohonannya, Novanto beralasan bahwa dirinya mempunyai hak imunitas terhadap hukum.

Baca juga : Hakim MK Berharap Pimpinan KPK Hadir Saat Uji Materi UU KPK

Selain itu, dalam Pasal 245 ayat 1 Undang-Undang No 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapatkan izin tertulis dari presiden

Novanto berpendapat, izin tertulis dari Presiden diperlukan agar seorang anggota DPR tidak dikriminalisasi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Meski demikian, dalam pertimbangannya, MK menyatakan ketentuan pasal 245 ayat 1 tidak bisa dipisahkan dengan isi pasal 245 ayat 3 UU MD3.

Pasal itu menyebut kan, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika anggota DPR tertangkap tangan melakukan tindak pidana, disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup, dan disangka melakukan tindak pidana khusus.

Baca juga : KPK Diminta Setuju Revisi UU KPK jika Ingin Tangani Korupsi Swasta dalam KUHP

Artinya, pemanggilan anggota DPR yang tersangkut kasus korupsi tidak perlu memerlukan izin presiden.

"Tidak ada persoalan konstitusionalitas norma terhadap 45 ayat 1 UU KPK. Pasal 245 ayat 1 UU MD3 tidak bisa dipisahkan dengan ayat 3. Maka dalil pemohon sesungguhnya tidak terjadi. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan," kata Saldi Isra saat membacakan pertimbangan putusan.