Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rekonsiliasi Eks Napi Terorisme dengan Korban Punya Dampak Besar

Kompas.com - 20/02/2018, 18:24 WIB
Yoga Sukmana,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat terorisme Nasir Abbas menilai upaya untuk mempertemukan mantan napi terorisme dengan korban terorisme bukanlah hal yang baru.

Hanya saja selama ini, kata dia, hal itu dilakukan secara personal dengan jumlah yang sangat terbatas. Oleh karena itu dia menyambut baik bila pemerintah ikut turun tangan.

"Kalau misalnya pemerintah langsung mengadakan kegiatan tersebut, pasti akan banyak yang bisa dilibatkan," ujarnya di Jakarta, Selasa (20/2/2018).

Nasir mengatakan, rencana mempertemukan mantan napi terorisme dengan korban akan memiliki dampak yang besar.

Bagi para mantan napi terorisme, kata Nasir, hal itu akan memperkuat pembekalan kepada mereka saat kembali kepada masyarakat.

Selain itu, pertemuan itu juga bisa membangkitkan rasa keperdulian dan nurani mantan teroris kepada masyarakat.

Bahkan, dengan pengalaman melihat langsung dampak terorisme, para mantan napi terorisme bisa melakukan transfer rasa kepada teman-temannya yang masih ada di jalan teror.

(Baca juga: Mengetuk Hati Nurani Eks Napi Terorisme melalui Rekonsiliasi)

"Mereka bisa menceritakan, mereka bisa merasakan, supaya para mantan-mantan yang bertemu dengan korban bom menjadi suatu kekuatan yang membuat mereka tidak mau melakukan hal itu lagi," kata Nasir.

Awal Februari lalu, pemerintah menggelar rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga terkait dengan rekonsiliasi dalam upaya pencegahan radikalisme di Kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan.

Seusai rapat, Menko Polhukam Wiranto mengatakan, pemerintah akan mengupayakan cara baru yang dianggap lebih manusiawi untuk pencegahan radikalisme terulang kembali dari para mantan narapidana terorisme.

"Kami sedang mengembangkan lagi satu rekonsiliasi antara pelaku atau eks pelaku terorisme atau yang kita kenal eks napi terorisme dan keluarga korban terorisme," ujar Wiranto di Jakarta.

Kebijakan ini akan dilaksanakan pada akhir Februari 2018. Para mantan narapidana terorisme akan meminta maaf secara langsung kepada keluarga korban.

Hal ini dilakukan agar tidak ada lagi kebencian keluarga korban terhadap mantan narapidana terorisme.

Kompas TV Dalam 2 pekan terakhir Polri mengungkap sejumlah kasus dugaan terorisme yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah Sejak 1999

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah Sejak 1999

Nasional
PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com