Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Senin Sore, Yusril Masukkan Gugatan Sengketa Penetapan Parpol Peserta Pemilu

Kompas.com - 19/02/2018, 14:45 WIB
Estu Suryowati,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Bulan Bintang (PBB) memasukkan gugatan sengketa penetapan partai politik (parpol) peserta pemilu 2019 ke Badan Pengawas Pemilihan Umum RI (Bawaslu), pada hari ini, Senin (19/2/2018).

Menurut Ketua Bidang Pemenangan Presiden PBB Sukmo Harsono, gugatan sengketa penetapan parpol akan dimasukkan sendiri oleh Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra.

"Jam 15.00-16.00, Ketua Umum Pak Yusril akan memimpin sendiri gugatan ke Bawaslu sore ini," kata Sukmo dikonfirmasi Kompas.com, Senin.

Sukmo lebih lanjut menjelaskan, gugatan ini dilayangkan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum RI (KPU) yang tidak meloloskan PBB alias tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai parpol peserta pemilu 2019.

Ketua Bidang Pemenangan Presiden Partai Bulan Bintang (PBB) Sukmo Harsono di KPU RI, Jakarta, Senin (20/11/2017).KOMPAS.com/ESTU SURYOWATI Ketua Bidang Pemenangan Presiden Partai Bulan Bintang (PBB) Sukmo Harsono di KPU RI, Jakarta, Senin (20/11/2017).
(Baca juga: Yusril: Masa gara-gara 6 Orang Terlambat ke KPU, PBB Tak Bisa Ikut Pemilu?)

"Atas di-TMS-kannya PBB dalam rekapitulasi KPU tanggal 17 Februari yang lalu," jelas Sukmo.

Objek gugatan adalah Surat Keputusan (SK) KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019.

Sukmo mengatakan, PBB menyertakan bukti-bukti untuk memenangkan gugatan tersebut, yakni hasil pleno KPUD Provinsi Papua Barat yang menyatakan PBB memenuhi syarat (MS) tertanggal 12 Februari. Namun, pada tanggal 14 Februari, hasil pleno tersebut berubah menjadi tidak memenuhi syarat (TMS).


Ditemui usai pengundian dan penetapan nomor urut parpol peserta pemilu 2019, Ketua Bawaslu Abhan mengatakan hingga Minggu malam belum ada parpol yang memasukkan gugatan sengketa penetapan parpol peserta pemilu ke Bawaslu.

"Belum ada sengketa yang masuk, kan SK-nya baru diterima hari Sabtu kan tanggal 17 Februari," kata Abhan kepada Kompas.com, Minggu malam (18/2/2018).

Abhan menjelaskan, proses penanganan gugatan sengketa oleh Bawaslu dilakukan dalam tempo 14 hari setelah permohonan diregistrasi.

"Prosesnya di Bawaslu 12 hari sejak kami register. Permohonan diterima kan belum tentu memenuhi syarat formil materiil kan, masih perbaikan juga, tiga hari. Setelah kami nyatakan lengkap, saat itulah kami register," pungkasnya.

Kompas TV KPU memutuskan PBB belum memenuhi syarat sampai hal tersebut dilengkapi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Nasional
Aktivis Barikade 98 Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Aktivis Barikade 98 Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Nasional
Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Nasional
KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Nasional
Apa Gunanya 'Perang Amicus Curiae' di MK?

Apa Gunanya "Perang Amicus Curiae" di MK?

Nasional
Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Nasional
Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Nasional
Yusril Sebut Kekalahan Prabowo di Aceh Mentahkan Dugaan 'Cawe-cawe' Pj Kepala Daerah

Yusril Sebut Kekalahan Prabowo di Aceh Mentahkan Dugaan "Cawe-cawe" Pj Kepala Daerah

Nasional
Kejagung Kembali Sita Mobil Milik Harvey Moeis, Kini Lexus dan Vellfire

Kejagung Kembali Sita Mobil Milik Harvey Moeis, Kini Lexus dan Vellfire

Nasional
Yusril Harap 'Amicus Curiae' Megawati Tak Dianggap Tekanan Politik ke MK

Yusril Harap "Amicus Curiae" Megawati Tak Dianggap Tekanan Politik ke MK

Nasional
Soal Peluang Rekonsiliasi, PDI-P: Kami Belum Bisa Menerima Perlakuan Pak Jokowi dan Keluarga

Soal Peluang Rekonsiliasi, PDI-P: Kami Belum Bisa Menerima Perlakuan Pak Jokowi dan Keluarga

Nasional
IKN Teken Kerja Sama Pembangunan Kota dengan Kota Brasilia

IKN Teken Kerja Sama Pembangunan Kota dengan Kota Brasilia

Nasional
Yusril Sebut 'Amicus Curiae' Megawati Harusnya Tak Pengaruhi Putusan Hakim

Yusril Sebut "Amicus Curiae" Megawati Harusnya Tak Pengaruhi Putusan Hakim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com