Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapolri Minta Brimob Hindari Pelanggaran yang Buat Publik Antipati

Kompas.com - 15/02/2018, 10:00 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita ,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

DEPOK, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian meminta Brimob Polri ikut berkontribusi meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri.

Brimob, kata dia, harus menghindari sikap-sikap yang membuat pandangan negatif masyarakat terhadap Polri.

"Saya minta untuk hindari pelanggaran-pelanggaran, kesalahan-kesalahan yang membuat publik antipati pada Polri, khususnya terhadap Brimob," ujar Tito dalam sambutan Rapat Kerja Teknis Brimob di Markas Komando Brimob Polri, Kelapa Dua, Depok, Kamis (15/2/2018).

Tito mengatakan, Brimob Polri harus bisa untuk menjadi pasukan yang dibanggakan pemerintah dan masyarakat.

Termasuk menjadi institusi yang dipercaya publik untuk melayani, bukan terkenal dengan perilaku yang melanggar norma dan hukum.

(Baca juga: Kapolri Instruksikan Para Kapolda Cegah Penyerangan Pemuka Agama Terulang)

Brimob Polri, kata Tito, memiliki kekuatan pasukan besar sekaligus menjadi pemukul terakhir dari Polri.

"Saya berharap banyak jajaran Korbrimob Polri akan memberikan kontribusi dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik kepada Polri," kata Tito.

Pesan Kapolri mengingatkan pada peristiwa yang baru-baru ini terjadi, yakni penembakan kader Gerindra bernama Fernando Wowor.

Fernando tewas akibat peluru dari pistol milik anggota Brimob Polri berinisial AR menembus dadanya. Penembakan itu terjadi di area parkir diskotek Lipss Club Bogor, Sabtu (20/1/2018) dini hari.

(Baca juga: Jika Terbukti Bersalah, Polri Akan Proses Hukum Anggota Brimob yang Tembak Kader Gerindra)

Kejadian tersebut bermula dari cekcok antara keduanya.

Dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik, Tito meminta Brimob bersiap menghadapi agenda pengamanan selama 2018.

Tito mengatakan, ada beberapa agenda di mana pasukan Polri akan dikerahkan secara maksimal. Agenda tersebut meliputi Pilkada serentak, Asian Games, Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional (IMF) dan bank dunia, hingga persiapan pemilu presiden dan legislatif 2019.

Oleh karena itu, Tito membutuhkan dukungan Brimob dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan.

"Di tahun ini ada cukup banyak agenda yang harus diamankan oleh Polri," kata Tito.

Kompas TV Seorang anggota polisi di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah diberhentikan dengan tidak hormat karena telah melakukan pelanggaran berat.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com