Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini 5 Fokus Presiden pada Tahun Terakhir Pemerintahan

Kompas.com - 12/02/2018, 18:59 WIB
Ihsanuddin,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo memimpin rapat kabinet paripurna untuk membahas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2019 di Istana Negara, Jakarta, Senin (12/2/2018).

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro mengatakan, dari rapat tersebut disimpulkan ada lima fokus pemerintah yang akan dituangkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2019.

"Pertama, kita fokus dalam pembangunan manusia sesuai dengan harapan Bapak Presiden," kata Bambang kepada wartawan seusai rapat.

Baca juga: Istana Kumpulkan Ormas Pemuda Minta Masukan untuk Pemerintahan Jokowi

Pembangunan manusia, kata Bambang, akan meliputi pelayanan dasar terhadap warga negara. Pemerintah juga akan melakukan upaya pengurangan warga miskin.

"Dan, tadi ada arahan Presiden untuk kita lebih pada masalah gizi buruk dan stunting, ini menjadi prioritas nasional dan fokus pembangunan manusia," ujar Bambang.

Fokus kedua, yakni pengurangan kesenjangan antarwilayah. Pemerintah akan fokus untuk perbaikan konektivitas sehingga bisa mengurangi biaya logistik.

Salah satunya adalah melalui pengembangan tol laut.

Fokus ketiga, penciptaan nilai tambah baik sektor pertanian, manufaktur, dan sektor jasa. Salah satu prioritas adalah bagaimana agar pertumbuhan manufaktur bisa tumbuh diatas 5 persen dan bagaimana agar pariwisata bisa terus tumbuh sebagai penyumbang devisa.

Baca juga: Pemerintahan Jokowi Dianggap Lebih Kedepankan Pembangunan daripada HAM

Selain itu, pemerintah juga akan melakukan perbaikan pada aspek tenaga kerja.

"Di prioritas ini akan dibahas khusus mengenai upaya, tidak hanya pendidikan vokasi, tapi juga standar kerja dan kompetensi dari tenaga kerja sendiri," kata dia.

Fokus keempat adalah ketahanan pangan, energi, dan air.

Pemerintah akan terus melakukan program kelestarian lingkungan untuk bisa menjaga sumber daya air dan memastikan ketahanan energi khsususnya energi baru dan terbarukan. 

Fokus kelima, stabilitas keamanan nasional dan pengamanan pemilu.

"Jadi, itu lima prioritas nasional yang dibahas dan sesuai arahan Presiden, tahun 2019 adalah tahun terakhir dan kita akan fokus agar pertumbuhan ekonomi yang berbasis investasi ekspor dan perbaikan konsumsi rumah tangga bisa terwujud," ujar Bambang.

Kompas TV Keputusan Presiden Joko Widodo untuk membiarkan dua menterinya rangkap jabatan di partai politik mengundang berbagai komentar.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah, Gubernur BI Pastikan Akan Ada Intervensi

Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah, Gubernur BI Pastikan Akan Ada Intervensi

Nasional
PDI-P Dukung PPP Lakukan Komunikasi Politik Supaya 'Survive'

PDI-P Dukung PPP Lakukan Komunikasi Politik Supaya "Survive"

Nasional
PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PAN: Jangan Cuma Bicara, tapi Akui Kemenangan 02

PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PAN: Jangan Cuma Bicara, tapi Akui Kemenangan 02

Nasional
Kesimpulan Tim Ganjar-Mahfud: Jokowi Lakukan Nepotisme dalam 3 Skema

Kesimpulan Tim Ganjar-Mahfud: Jokowi Lakukan Nepotisme dalam 3 Skema

Nasional
Diduga Terima Gratifikasi Rp 10 M, Eko Darmanto Segera Disidang

Diduga Terima Gratifikasi Rp 10 M, Eko Darmanto Segera Disidang

Nasional
PKB Sebut Prabowo dan Cak Imin Belum Bertemu Setelah Pilpres 2024

PKB Sebut Prabowo dan Cak Imin Belum Bertemu Setelah Pilpres 2024

Nasional
Megawati Serahkan Amicus Curiae terkait Sengketa Pilpres, Harap MK Mengetuk 'Palu Emas'

Megawati Serahkan Amicus Curiae terkait Sengketa Pilpres, Harap MK Mengetuk 'Palu Emas'

Nasional
PKB Baru Tentukan Langkah Politik Setelah Putusan MK soal Sengketa Pilpres

PKB Baru Tentukan Langkah Politik Setelah Putusan MK soal Sengketa Pilpres

Nasional
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Dampak Geopolitik Usai Iran Serang Israel

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Dampak Geopolitik Usai Iran Serang Israel

Nasional
Pasca-bentrokan Brimob dan TNI AL di Sorong, Pangkoarmada III Pastikan Tindak Tegas Para Pelaku

Pasca-bentrokan Brimob dan TNI AL di Sorong, Pangkoarmada III Pastikan Tindak Tegas Para Pelaku

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Sebut Keterangan 4 Menteri di Sidang MK Tak Menjawab Fakta Politisasi Bansos

Kubu Ganjar-Mahfud Sebut Keterangan 4 Menteri di Sidang MK Tak Menjawab Fakta Politisasi Bansos

Nasional
PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo, Golkar: Nanti Dibahas di Internal KIM

PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo, Golkar: Nanti Dibahas di Internal KIM

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Ganjar-Mahfud Tegaskan Tetap pada Petitum Awal

Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Ganjar-Mahfud Tegaskan Tetap pada Petitum Awal

Nasional
Tim Ganjar-Mahfud Serahkan Kesimpulan ke MK, Sebut 5 Pelanggaran yang Haruskan Pilpres Diulang

Tim Ganjar-Mahfud Serahkan Kesimpulan ke MK, Sebut 5 Pelanggaran yang Haruskan Pilpres Diulang

Nasional
3 Cara Isi Saldo JakCard

3 Cara Isi Saldo JakCard

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com