KPK Akan Taati Putusan MK soal Keabsahan Pansus Angket

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi Penberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menegaskan bahwa KPK akan menaati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait keabsahan Panitia Khusus Angket KPK.

Menurut Agus, ke depan KPK akan datang jika Pansus Angket melakukan pemanggilan kembali dalam menjalankan fungsi pengawasan

"KPK menghormati putusan MK, MK kemudian menyatakan Pansus konstitusional, ya kami akan datang," ujar Agus saat ditemui seusai rapat dengar pendapat dengan Komisi III di gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (12/2/2018).

Agus mengatakan, KPK tengah mempelajari putusan MK tersebut. Sebab, putusan itu bersifat limitatif. Setelah dipelajari, lanjut Agus, KPK akan memberikan pernyataan resmi atas putusan MK itu.

"Kami sudah baca karena begitu diputuskan kami dapat, tapi sekarang sedang dipelajari. Kemudian ada bagian-bagian kalau enggak salah, kan, putusannya juga limitatif. Ya ada yang kami pelajari, nah nanti termasuk jawaban kami besok," tutur Agus.

(Baca juga: Mahfud MD: Pansus Angket KPK Tetap Tidak Sah)

Sebelumnya, MK menyatakan menolak permohonan pemohon dan menyatakan hak angket KPK yang dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat adalah sah.

Dalam uji materi ini, pegawai KPK menilai pembentukan hak angket itu tak sesuai dengan Pasal 79 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Para Pemohon menganggap KPK bukan termasuk unsur eksekutif sehingga tidak dapat dijadikan sebagai obyek pelaksana hak angket oleh DPR.

Meski demikian, dalam pertimbangannya, MK menyatakan bahwa KPK adalah lembaga penunjang yang dibentuk berdasarkan UU. Dengan demikian, KPK adalah lembaga eksekutif.

"KPK merupakan lembaga di ranah eksekutif yang melaksanakan fungsi eksekutif, yakni penyidikan dan penuntutan," kata Ketua MK Arief Hidayat membacakan putusan di Gedung MK, Jakarta, Kamis (8/2/2018).

(Baca juga: Mahfud MD: Putusan MK soal Angket KPK Bertentangan dengan 4 Putusan Sebelumnya)

Namun, anggota hakim MK terbelah dalam menolak permohonan uji materi yang diajukan sejumlah pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap hak angket KPK.

Empat hakim konstitusi lainnya memiliki disssenting opinion atau perbedaan pendapat atas putusan tersebut.

"Terhadap putusan ini, empat hakim konstitusi memiliki pendapat berbeda," kata Arief.

Empat hakim tersebut adalah Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra, dan Suhartoyo.

Dalam pertimbangannya, keempat hakim tersebut menyatakan bahwa KPK adalah lembaga independen sehingga tak termasuk wilayah eksekutif. Dengan demikian, harusnya DPR tak bisa menggunakan hak angket terhadap KPK.

"Lembaga independen tidak termasuk cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif," kata Hakim Palguna.