Serba-serbi Petugas Coklit Pemilu, Dipukul hingga Diusur

JAKARTA, KOMPAS.com - Tidak semua proses pencocokan dan penelitian (coklit) data Pilkada 2018 berjalan mulus. Komisi Pemilihan Umum (KPU) banyak mendapatkan laporan adanya perlakuan tak pantas kepada petugas Colkit.

"Di Banten, petugas kami dipukul sampai masuk rumah sakit. Kami lapor saja ke petugas kepolisian," ujar Komisioner KPU Ilham Saputra di Jakarta, Senin (11/2/2018).

Selain itu, ada pula masyarakat yang tidak mau membukakan pintu saat petugas colkit datang. Proses coklit justru dilakukan dengan cara yang dinilai KPU tidak pantas.

Warga yang tak sudi membukakan pintu untuk petugas justru mengeluarkan ember yang sudah diikat dengan tali lewat bagian atas pintu.

Baca juga : 150 Juta Pemilih Belum Dilakukan Coklit, Partisipasi Masyarakat Dibutuhkan

Ember tersebut dijadikan medium untuk memasukan kertas coklit yang harus diisi oleh pemilik rumah. Setalah kertas itu diisi, pemilik rumah memasukkan kembali kertas tersebut ke dalam ember untuk diberikan kepada petugas.

"Ini kan sama sekali tidak manusiawi," kata Ilham.

Bahkan, Ilham mengatakan banyak warga yang tidak mau didata untuk keperluan Pemilu. Petugas coklit pun akhirnya diusur.

KPU meminta warga untuk lebih terbuka sebab proses Coklit dilakukan untuk mendata warga yang memiliki hak pilih dalam Pemilu.

Baca juga : Gunakan Perahu, Petugas Coklit di Sultra Datangi Pulau-pulau Kecil

"Jadi petugas Coklit kami jangan diusur, dia punya identitas khusus, tolong jangan diusur," ucap Ilham.

Kegiatan coklit pada hari pertama digelar pada 20 Januari 2017 lalu secara serentak. Namun kegiatan coklit sendiri akan berlangsung selama sebulan hingga 18 Februari 2018.

Petugas Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) akan berkunjung ke rumah warga secara door to door untuk melakukan Coklit data pemilih tetap (DPT) terakhir hasil sinkronisasi dengan daftar penduduk pemilih potensial pemilu (DP4).