Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sebelum Tewas di Tanjakan Emen, Yanu Disebut Sudah Punya Firasat

Kompas.com - 11/02/2018, 15:13 WIB
Ihsanuddin,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Budiyanuati, yang akrab disapa Yanu (58), disebut sudah memiliki firasat tidak enak sebelum menjadi korban kecelakaan yang menewaskannya di kawasan Tanjakan Emen, Jalan Raya Bandung-Subang, Kampung Cicenang, Ciater, Subang, Jawa Barat, Sabtu (10/2/2018) sore.

"Dia sudah ada firasat, jadi semula itu dia ragu mau ikut (wisata ke Bandung)," kata Yuyun, adik Yanu, seusai menghadiri pemakaman kakaknya di Taman Pemakaman Umum Legoso, Pisangan, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten, Minggu (11/2/2018).

Yuyun menceritakan, keraguan untuk berangkat itu muncul karena kaki Yanu mendadak sakit beberapa hari sebelum keberangkatan. Padahal, Yanu sebenarnya tidak pernah mengalami sakit di bagian kakinya.

"Tiba-tiba saja sakitnya," kata Linda, keponakan Yanu.

Pihak keluarga pun menyarankan Yanu untuk tidak berangkat. Namun, pada akhirnya Yanu tetap berangkat karena enggan melewatkan kesempatan berwisata

"Katanya, 'Kapan lagi bisa jalan-jalan, cuma sekali-sekali. Biarin sakitnya nanti juga hilang'," kata Linda.

(Baca juga: Kerabat Korban Kecelakan Tanjakan Emen Pingsan, Tak Kuasa Tahan Haru)

Yanu pun akhirnya berangkat bersama rekan-rekannya sesama warga Pisangan, Ciputat Timur, yang tergabung dalam Koperasi Simpan Pinjam Permata.

Total ada 158 orang yang berangkat menumpang tiga bus wisata. Yanu menumpang bus pertama yang mengalami kecelakaan.

Bus yang ditumpangi Yanu terguling di jalur Tanjakan Emen yang memang rawan kecelakaan. Yanu menjadi salah satu korban yang tewas bersama 26 orang lainnya. Sementara penumpang lainnya mengalami luka-luka dan masih dirawat di rumah sakit.

Jenazah Yanu masuk ke tempat peristirahatan terakhir pada Minggu pukul 12.00 WIB. Isak tangis keluarga dan kerabat mengiringi kepergian ibu kelahiran 7 Januari 1960 itu.

Kompas TV Kondisi jalan yang rusak mencapai sekitar 5 kilometer.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com