Polri: Sejak Kita Tangkap Jaringan Saracen, Akun Anonim Makin Banyak

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Cyber Crime Mabes Polri Brigjen Pol Fadil Imran sepakat apabila pemerintah dan DPR membuat regulasi yang dapat meminimalisir akun-akun anonim di media sosial.

Fadil mengakui, belakangan akun anonim semakin banyak bermunculan di dunia maya dan menyebarkan hoaks atau kabar bohong.

"Yang bahaya akun-akun telor (akun anonim) itu," kata Fadil dalam diskusi 'Melawan Hoax' yang digelar di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Jumat (9/2/2018).

Fadil mengatakan, awalnya jumlah akun anonim di media sosial masih sangat sedikit. Namun, setelah polisi mulai melakukan penangkapan terhadap pemilik akun yang menyebarkan hoaks di media sosial, mereka yang beralih ke akun anonim semakin banyak.

"Belakangan setelah kita lakukan penindakan, mereka jadi semi anonim. Namanya enggak benar, tapi gambarnya masih benar," kata Fadil.

(Baca juga: Puan: Generasi Zaman Now Jangan Ikut Sebar Hoaks)

Puncaknya, lanjut Fadil, adalah saat polisi membongkar jaringan penyebar hoaks Saracen pada akhir 2017 lalu. Makin banyak warganet yang enggan mengungkapkan jati dirinya di media sosial.

"Sejak kita tangkap jaringan Saracen, akun anonim makin banyak. Banyak yang anonim murni, nama dan gambarnya semua disamarkan. Yang di-posting semuanya hate speech dan hoaks," kata Fadil.

Fadil mengatakan, polisi sebenarnya tidak kesulitan untuk menemukan pemilik dari akun anonim. Namun menurut dia, akan lebih baik jika sejak awal dibuat regulasi untuk meminimalisir akun anonim yang ada.

Dalam diskusi yang sama, Wakil Sekjen PDI-P Eriko Sotarduga sebelumnya mengusulkan agar masyarakat yang hendak membuat akun media sosial diwajibkan menggunakan nomor induk kependudukan di kartu tanda penduduk.

Cara ini diharapkan bisa mencegah maraknya akun anonim yang menyebarkan hoaks dan kebencian di jagat maya.

"Kenapa tidak, kalau membuat akun harus pakai KTP yang sah," kata Eriko saat membuka diskusi yang digelar Bidang Politik dan Kemananan DPP PDI-P ini.