Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

MA Diminta Gerak Cepat Usut Hakim yang Diduga Nikmati Fasilitas Freeport

Kompas.com - 09/02/2018, 17:11 WIB
Yoga Sukmana,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Advokat dari lembaga advokasi hukum dan HAM Lokataru meminta Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas MA) untuk gerak cepat memeriksa hakim Pengadilan Negeri (PN) Mimika, Papua, yang diduga menikmati fakultas dari PT Freeport Indonesia.

Hari ini, dua Advokat dari Lokataru melaporkan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Mimika, Papua, Relly D. Behuku ke Badan Pengawas (Bawas) Mahkamah Agung (MA) atas dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim.

"Kami minta MA bergerak cepat untuk merespon ini," ujar advokat Lokataru Nurkholis Hidayat di Kantor Bawas MA, Jakarta, Jumat (9/2/2018).

Relly diduga menempati rumah atau tempat tinggal yang dimiliki oleh PT Freeport Indonesia. Padahal kompleks tempat rumah tersebut adalah kompleks karyawan atau pekerja Freeport.

Baca juga : Diduga Nikmati Fasilitas Freeport, Ketua PN Mimika Dilaporkan ke MA

Tidak cuma itu, Relly D. Behuku juga tercatat masuk ke dalam data base PT Freeport Indonesia. Dalam data base itu, Relly tercatat sebagai staf kontraktor PT Freeport Indonesia.

Bahkan, data itu juga mengungkapan bahwa Pengadilan Negeri Kabupaten Mimika merupakan vendor dari perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) tersebut.

Atas dasar itu, Bawas MA diminta untuk memeriksa hakim-hakim yang ada di PN Mimika.

Keterkaitan antara PN Mimika dengan PT Freeport Indonesia dinilai akan membuat kerja para hakim tidak lagi independen.

Apalagi, PN Mimika juga menangani kasus 9 karyawan Freeport yang dibawa ke meja hijau akibat aksi mogok kerja tahun lalu.

Baca juga : Makna 10 Persen Saham Freeport untuk Papua

Nurkholis menilai Bawas MA perlu kerja cepat, sebab kasus 9 karyawan Freeport akan memasuki tahapan pembuktian pada Selasa pekan depan.

Sementara itu advokat Lokataru lainnya, Haris Azhar berharap, bila nantinya para hakim di PN Mimika terbukti melanggar kode etik, maka harus segara dinonaktifkan.

Tidak hanya itu, rencananya Nurkholis dan Haris juga akan melaporkan kasus ini kepada KPK karena ada dugaan gratifikasi kepada para hakim.

Saat ini, Nurkholis dan Haris menjadi advokad untuk 9 karyawan Freeport yang dibawa ke pengadilan akibat mogok kerja pada tahun lalu.

Kompas TV PT Freeport Indonesia akhirnya kembali mengantongi izin perpanjangan ekspor konsentrat.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com