Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Kalau Pemerintah Punya Uang Lebih, PKH dan KIP Akan Ditambah

Kompas.com - 08/02/2018, 19:47 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

SOLOK, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo berjanji akan meningkatkan jumlah uang pada Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Indonesia Sehat (KIP).

Hal itu diungkapkan Presiden Jokowi ketika membagikan PKH kepada 1.500 warga di Kabupaten Solok, Sumatera Barat; dan KIP kepada 1.173 pelajar di kabupaten yang sama di GOR Tuanku Tablang, Solok, Kamis (8/2/2018).

"Kalau pemerintah mempunyai uang yang lebih, uang di PKH akan ditambah, di KIP juga ditambah. Doakan saja," ujar Jokowi.

Pernyataan Jokowi ini langsung disambut tepuk tangan para penerima program.

Baca juga: Jokowi: Pesan Saya, Uang PKH untuk Gizi Anak dan Ibu Hamil

Untuk PKH, dana yang diterima per keluarga yakni Rp 1.890.000. Dana itu tidak dapat dicairkan sekaligus, melainkan melalui tiga kali pencairan dengan jumlah nominal yang berbeda-beda.

Adapun, dana pada KIP berbeda-beda setiap strata pendidikan. Untuk SD, pemegang KIP mendapatkan dana Rp 450.000; SMP Rp 750.000, dan untuk SMA dan SMK, yakni Rp 1.000.000.

Presiden Jokowi menambahkan, meski saat ini belum ada kenaikan dana, penerima harus bersyukur atas bantuan itu.

"Kita wajib bersyukur pemerintah sudah memberikan PKH dan KIP ini untuk supaya Bapak Ibu bisa memenuhi gizi anak, memenuhi kebutuhan pendidikan anak, supaya semua anaknya bisa sekolah," ujar Jokowi.

Oleh karena itu, ia meminta orangtua tidak menyalahgunakan dana pada program tersebut.

Baca juga: Jokowi: Dana PKH Tak Boleh untuk Beli Rokok

Misalnya, untuk membeli pulsa atau rokok. Jokowi menegaskan, akan mencabut program tersebut jika digunakan dengan tidak sesuai peruntukan.

"Kita janjian ya," ujar Jokowi.

Di penghujung pidato, Presiden menggelar kuis berhadiah sepeda.

Seperti biasa, ia meminta tiga orang untuk maju ke atas panggung. Ketiganya mendapatkan pertanyaan berbeda.

Ada yang diminta menyebutkan nama-nama ikan, ada pula yang diminta menyebutkan sila pada Pancasila, dan ada yang diminta menyebutkan tujuh nama suku di Indonesia.

Ketiga orang yang maju adalah seorang pelajar SD bernama Andra, dan dua orang ibu rumah tangga bernama Yanti dan Febri Pertiwi.

"Ya sudah, ambil sepedanya sana," ujar Jokowi, setelah mereka sukses menjawab pertanyaan Jokowi.

Kompas TV Andreas Saingo pelajar asal Kupang yang menolak sepeda dari Presiden Joko Widodo telah mendapatkan hadiah yang diinginkannya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos Demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos Demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Nasional
Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Nasional
Pakar: 'Amicus Curiae' untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Pakar: "Amicus Curiae" untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Nasional
Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Nasional
Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

Nasional
Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Nasional
Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

Nasional
Kubu Prabowo Sebut 'Amicus Curiae' Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Kubu Prabowo Sebut "Amicus Curiae" Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Nasional
BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com