Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ganjar, Setya Novanto, dan Pesan "Jangan Galak-galak"

Kompas.com - 08/02/2018, 19:41 WIB
Abba Gabrillin,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bersaksi dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (8/2/2018). Ganjar bersaksi selaku mantan Wakil Ketua Komisi II DPR dalam kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

Dalam persidangan, Ganjar kembali menceritakan soal pertemuannya dengan terdakwa Setya Novanto di Bandara Ngurah Rai, Denpasar Bali, pada sekitar 2010-2011. Menurut Ganjar, saat itu Novanto menyampaikan pesan khusus terkait proyek e-KTP.

"Dia bilang 'sudah selesai, jangan galak-galak'," ujar Ganjar kepada majelis hakim.

Ganjar menduga pesan Novanto itu disampaikan terkait dinamika pembahasan soal e-KTP di DPR. Meski demikian, ia tidak menanggapi pesan tersebut, karena menurut Novanto, pembahasan tersebut sudah selesai.

Baca juga : Kata SBY, Tak Ada Program Pemerintah yang Lebih Akuntabel daripada Proyek E-KTP

Di akhir keterangan Ganjar, Novanto memberikan tanggapan terkait pembicaraan saat ia bertemu Ganjar di Bali.

"Mengenai apakah sudah selesai dan jangan galak-galak, sebenarnya kalau lihat dari background Pak Ganjar, dia di mata saya bukan orang yang galak," kata Novanto.

Menurut mantan Ketua DPR itu, sebelumnya ada empat orang yang melaporkan kepadanya perihal penyerahan uang kepada Ganjar Pranowo.

Menurut Novanto, ia pernah diberitahu bahwa Ganjar mendapat uang yang berasal dari proyek pengadaan e-KTP.

Baca juga : Ganjar Siap Bertaruh soal Tuduhan Terlibat Kasus E-KTP

"Pernah almarhum Mustoko Weni dan Ignatius Mulyono, pada saat ketemu saya, menyampaikan telah menyampaikan dana uang dari Andi untuk dibagikan ke Komisi II dan Banggar DPR. Disebut namanya Pak Ganjar," kata Novanto.

Selain itu, Novanto juga diberitahu oleh anggota Komisi II DPR Miryam S Haryani, bahwa ada uang terkait proyek e-KTP yang diberikan kepada Ganjar.

Kemudian, menurut Novanto, dia juga diberitahu oleh pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong. Saat itu, Andi datang ke rumah Novanto di Kebayoran, Jakarta Selatan.

"Andi menyampaikan telah memberikan bantuan dana untuk teman-teman ke Komisi II dan Banggar dan untuk Pak Ganjar sekitar bulan September, 500.000 dollar AS," kata Novanto.

Meski demikian, informasi yang diterima Novanto itu dibantah semua oleh Ganjar. Ganjar memastikan belum pernah menerima uang dari proyek e-KTP.

"Saya harus klarifikasi karena ini sudah di ujung dan perlu untuk dikomunikasikan ke publik. Bu Mustoko pernah menjanjikan kepada saya mau memberikan langsung dan saya tolak, sehingga publik mesti tahu sikap menolak saya," kata Ganjar.

Kompas TV Sidang kasus korupsi KTP elektronik menghadirkan mantan Wakil Ketua Komisi II DPR yang juga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai saksi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com