Bagikan 4.000 Sertifikat Tanah di Sumbar, Presiden Ingatkan Sofyan Djalil Masih Punya Utang - Kompas.com

Bagikan 4.000 Sertifikat Tanah di Sumbar, Presiden Ingatkan Sofyan Djalil Masih Punya Utang

Kompas.com - 07/02/2018, 18:48 WIB
Presiden Joko Widodo saat meninjau pemanfaatan tata guna air irigasi di Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, Rabu (7/2/2018).KOMPAS.com/Fabian Januarius Kuwado Presiden Joko Widodo saat meninjau pemanfaatan tata guna air irigasi di Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, Rabu (7/2/2018).

DHARMASRAYA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo menghadiri pembagian sertifikat tanah bagi 4.000 warga di 11 kabupaten di Sumatera Barat, Rabu (7/2/2018).

Acara dilaksanakan di Gelanggang Olahraga (GOR) Dharmasraya, Kecamatan Sitiung.

Dalam pidatonya, Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil mengungkapkan, dari total 4.000 penerima sertifikat, 3.000 penerima berasal dari Kabupaten Dharmasraya.

Sementara 1.000 penerima berasal dari 10 kabupaten di Provinsi Sumatera Barat lainnya.

Di seluruh Sumatera Barat, lanjut Sofyan, terdapat 1.760.000 hektar lahan yang harus disertifikat.

Baca juga: Presiden Siap Serahkan 7 Juta Sertifikat Tanah di 2018

Hingga 2018 ini, baru 727.000 hektar lahan yang sudah tersertifikasi.

"Insya Allah 2023, sesuai dengan perintah Bapak Presiden, bisa kita daftarkan dan mesti selesai," ujar Sofyan.

Utang BPN 

Dalam pidatonya, Presiden Jokowi menegaskan, BPN harus menyelesaikan sertifikasi lahan untuk seluruh rakyat di Sumatera Barat.

"Sampai hari ini masih ada 700.000-an (hektar lahan) yang sudah disertifikasi. Oleh sebab itu, BPN masih punya utang kepada masyarakat Sumbar. Saya ingatkan, 2023 harus selesai semuanya," ujar Presiden Jokowi.

Baca juga: Sofyan Targetkan Penerbitan 8 Juta Sertifikat Tanah Rampung 4 Bulan

Presiden menegaskan, sertifikat lahan sangat penting bagi rakyat.

Selain sebagai bukti atas kepemilikan sebuah lahan, sertifikat juga berguna untuk meminimalkan sengketa lahan.

Pasalnya, setiap Presiden berkunjung ke daerah, masyarakat selalu mengeluhkan sengketa lahan, baik sesama warga, warga dengan perusahaan, bahkan warga dengan pemerintah.

Acara pembagian sertifikat berlangsung lancar. Penerima sertifikat tanah menyambut Presiden dengan riuh.

Bahkan, masyarakat setempat yang bukan penerima sertifikat tanah juga ikut memadati lokasi acara untuk melihat Presiden Jokowi yang hadir bersama Ibu Negara Iriana.

Kompas TV Sertifikat ini merupakan program percepatan dari keluhan warga yang tanahnya selalu menjadi sengketa karena tidak memiliki sertifikat.


Komentar

Close Ads X