DPR Siapkan Opsi Voting soal Penambahan Kursi Pimpinan DPR dan MPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) Firman Soebagyo mengatakan, DPR mempersiapkan opsi voting jika pembahasan revisi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) soal penambahan kursi Pimpinan DPR dan MPR.

Ia menyebutkan, hingga saat ini belum tercapai kesepakatan di antara semua fraksi di DPR.

Padahal, pemerintah yang awalnya menyetujui penambahan satu kursi Pimpinan DPR dan MPR kini menyepakati penambahan dua kursi untuk Pimpinan MPR.

Baca juga: Jika Dapat Kursi Pimpinan DPR, PKB Ajukan Muhaimin Jadi Wakil Ketua

Firman mengatakan, opsi voting merupakan hal yang terpaksa dilakukan meski Baleg hingga saat ini sudah mengupayakan musyawarah dan mufakat.

"Ya kalau melihat proses pengambilan keputusan tahapannya seperti itu. Kalau memang nanti di rapat tidak bisa mengambil keputusan asas musyawarah mufakat maka akan kami lakukan voting," kata Firman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/2/2018).

Meski demikian, ia berpendapat, seharusnya opsi voting dihindari dalam menentukan penambahan kursi Pimpinan DPR dan MPR. 

Baca juga: PDI-P Bantah Penambahan Kursi Pimpinan DPR Sekadar Mengejar Jabatan

Oleh karena itu, Firman mengharapkan rasionalitas dari semua fraksi untuk tak berebut kursi pimpinan.

"Kalau ada salah satu fraksi enggak sepakat itu hak politik. Tapi harapan kami yang tidak sepakat memahami masalah apa yang telah kami rancang sejak awal," kata politisi Golkar itu.

KOMPAS.com/AMBARANIE NADIA Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto.

Indonesia dipandang sebagai negara yang berhasil dalam menangani permasalahan tersebut. 

"Mungkin bulan ini mereka kirim tim dari militer Myanmar minta advise untuk minta bagaimana cara mengeliminasi itu (permasalahan teroris)," ujar Wiranto dalam rapat koordinasi Gubernur se-Indonesia, di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (7/2/2018).

Baca juga: Mekanisme Pelibatan TNI dalam Pemberantasan Terorisme Akan Diatur melalui Perpres 

Wiranto mengatakan, Indonesia merupakan satu-satunya negara yang dipercaya Myanmar karena dianggap memahami posisi militernya, terutama saat Myanmar menghadapi pengungsi Rohingya yang mendapat kecaman internasional. 

Menurut Myanmar, kata Wiranto, pemerintah tidak berniat menyerang para pengungsi. Mereka justru ingin merangkulnya. 

Namun, Myanmar takut pengungsi yang lari ke Bangladesh dan kembali ke Myanmar disusupi oleh kelompok radikal.

"Kita khawatir akan buat basis baru di Myanmar, kita waspadai juga. Saya katakan negara-negara ASEAN siap menyisir, mengeliminasi kemungkinan itu," kata Wiranto. 

Baca juga: Di Mana TNI Bisa Dilibatkan dalam Pemberantasan Terorisme? 

Menurut Wiranto, dalam keadaan Myanmar yang sedang berkonflik, bukan tidak mungkin dijadikan celah oleh ISIS.

Ia mengatakan, Indonesia sudah berkali-kali berhasil melakukan koordinasi dan kerja sama dalam penanggulangan terorisme dengan negara lain. 

"Kita ingin memberikan ilmu dan sumbang pikirnya pada Myanmar, jangan sampai jadi basis baru di sana," kata Wiranto.