Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mengetuk Hati Nurani Eks Napi Terorisme melalui Rekonsiliasi

Kompas.com - 06/02/2018, 15:41 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden The Asian Muslim Action Network (AMAN Indonesia) Azyumardi Azra menyambut baik rencana pemerintah mempertemukan mantan narapidana terorisme dengan korban dan keluarga korban terorisme.

Azyumardi, yang juga Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, menilai, pertemuan kedua belah pihak akan mengetuk hati para mantan napi terorisme untuk ikut menentang aksi-aksi radikal.

"Jadi itu saya kira positif karena kemudian ini akan mendorong terjadinya pemaaafan ya, rekonsiliasi," ujar Azyumardi, di Jakarta, Selasa (6/2/2018).

Presiden The Asian Muslim Action Network (AMAN Indonesia) Azyumardi Azra seusai rapat koordinasi di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (20/12/2017).KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Presiden The Asian Muslim Action Network (AMAN Indonesia) Azyumardi Azra seusai rapat koordinasi di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (20/12/2017).
Azyumardi mengatakan, jika mantan pelaku terorisme dan korban serta keluarga korban tidak dipertemukan, hal ini akan menyebabkan terpeliharanya dendam.

Baca juga: Pertemukan dengan Korban, Upaya Pemerintah Bangkitkan Empati Eks Narapidana Terorisme

Apalagi, menurut dia, aksi-aksi terorisme memiliki dampak yang tidak kecil, seperti mengakibatkan cacat fisik atau bahkan kehilangan nyawa.

Azyumardi yakin, jika upaya rekonsiliasi mantan narapidana terorisme dan korban serta keluarga korban berhasil, maka kohesi sosial akan semakin kuat.

Hal ini penting untuk membentengi masyarakat dari paham-paham radikal yang bisa merusak keutuhan dan integritas bangsa.

Baca juga: Akhir Februari 2018, 150 Eks Napi Terorisme Dipertemukan dengan Keluarga Korban

Selain itu, melalui rekonsiliasi, para mantan narapidana kasus terorisme bisa turun langsung ke masyarakat mengampanyekan anti-radikalisme dan terorisme.

Rekonsiliasi

Pada Senin (5/2/2018) kemarin, pemerintah menggelar rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga terkait dengan rekonsiliasi dalam upaya pencegahan radikalisme di Kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan.

Seusai rapat, Menko Polhukam Wiranto mengatakan, pemerintah akan mengupayakan cara baru yang dianggap lebih manusiawi untuk pencegahan radikalisme terulang kembali dari para mantan narapidana terorisme.

"Kami sedang mengembangkan lagi satu rekonsiliasi antara pelaku atau eks pelaku terorisme atau yang kita kenal eks napi terorisme dan keluarga korban terorisme," ujar Wiranto di Jakarta.

Kebijakan ini akan dilaksanakan pada akhir Februari 2018. Para mantan narapidana terorisme akan meminta maaf secara langsung kepada keluarga korban.

Hal ini dilakukan agar tidak ada lagi kebencian keluarga korban terhadap mantan narapidana terorisme.

Kompas TV Koalisi militer Islam ini untuk memerangi terorisme di Riyadh.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com