Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Meski Ditolak Gubernur dan Bupati, Pemerintah Tetap Relokasi Masyarakat Asmat

Kompas.com - 05/02/2018, 14:52 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah tetap berencana merelokas masyarakat di wilayah terpencil di Kabupaten Asmat, Papua, ke wilayah yang lebih terjangkau pelayanan kesehatan. Relokasi tetap dilakukan meskipun sebelumnya ada penolakan dari Gubernur Papua dan Bupati Asmat.

Menteri Sosial Idrus Marham meyakini, relokasi tetap bisa dilakukan tanpa mengganggu kearifan lokal yang ada di wilayah itu.

"Kajian yang kami lakukan sangat memungkinkan dilakukan relokasi terbatas atau relokasi terkonsentrasi dengan secara bersungguh-sungguh tetap berbasis kearifan lokal, berbasis budaya lokal, berbasis tanah ulayat," kata Idrus di Jakarta, Senin (5/2/2018).

Baca juga : Disentil Jokowi, BEM UI Langsung Galang Donasi untuk Asmat

Idrus mengatakan, pemerintah akan segera menentukan titik-titik konsentrasi yang diproyeksi akan dibangun pemukiman penduduk sebagai tempat relokasi. Satu distrik di Asmat ditargetkan akan mempunyai satu sampai tiga pemukiman.

"Dengan cara seperti itu maka pelayanan akan mudah dilakukan kepada masyarakat yang ada di Asmat," kata Idrus.

Idrus meyakini, relokasi terbatas ini menjadi solusi cepat terhadap gizi buruk dan wabah penyakit di Asmat yang sudah menimbulkan puluhan korban jiwa. Nantinya, setiap kementerian akan bahu membahu membangun lingkungan yang sehat di Asmat.

Baca juga : Imigrasi Tahan Paspor Jurnalis Asing karena Tweet Negatif soal Bencana Asmat

"Kemenkes membangun puskesmasnya, Kemendikbud bangun pendidikannya, Kementerian ESDM membangun listriknya sekaligus airnya, Kementerian PUPR membangun infrastrukturnya, akan dilakukan secara terpadu dan tentu perlu waktu," kata dia.

Presiden Jokowi sebelumnya sempat memanggil Gubernur Papua Lukas Enembe dan Bupati Asmat Elisa Kambu ke Istana Bogor, Selasa (23/1/2018).

Dalam kesempatan itu, Jokowi menawarkan relokasi kepada sejumlah penduduk yang bermukim di wilayah terpencil di Papua ke wilayah yang lebih mudah dijangkau unit pelayanan kesehatan. 

Baca juga : Jokowi: Saya Akan Kirim BEM UI ke Asmat biar Lihat Medan di Sana

Namun, tawaran untuk melakukan relokasi tersebut ditolak oleh para kepala daerah di Papua. Bupati Asmat mengatakan, relokasi ke tempat yang baru tidak mungkin dilakukan.

"Memindahkan orang tidak segampang itu karena terkait budaya, adat istiadat, hak ulayat dan bagaimana mereka menanam dan sebagainya," kata Elisa Kambu.

Pendapat serupa disampaikan oleh Gubernur Papua. Lukas Enembe menegaskan bahwa masyarakat di daerah terpencil di Papua tak mungkin direlokasi.

"Paling mungkin di tempat mereka sendiri di satu distrik bangun perumahan, jalan. Tapi untuk pindah ke tempat lain tidak bisa," kata Lukas.

Kompas TV Presiden Joko Widodo berencana mengirim anggota Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (UI) ke Asmat Papua.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Pertemuan Jokowi-Megawati yang Seolah Rencana Kosong

Pertemuan Jokowi-Megawati yang Seolah Rencana Kosong

Nasional
Beragam Respons Kubu Prabowo-Gibran soal 'Amicus Curiae' Megawati dan Sejumlah Tokoh Lain

Beragam Respons Kubu Prabowo-Gibran soal "Amicus Curiae" Megawati dan Sejumlah Tokoh Lain

Nasional
Yusril Harap Formasi Kabinet Prabowo-Gibran Tak Hanya Pertimbangkan Kekuatan di DPR

Yusril Harap Formasi Kabinet Prabowo-Gibran Tak Hanya Pertimbangkan Kekuatan di DPR

Nasional
Eks Ajudan Ungkap Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL

Eks Ajudan Ungkap Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL

Nasional
Yusril Bilang KIM Belum Pernah Gelar Pertemuan Formal Bahas Kabinet Prabowo

Yusril Bilang KIM Belum Pernah Gelar Pertemuan Formal Bahas Kabinet Prabowo

Nasional
Yusril Nilai Tak Semua Partai Harus Ditarik ke Kabinet Prabowo Kelak

Yusril Nilai Tak Semua Partai Harus Ditarik ke Kabinet Prabowo Kelak

Nasional
Cara Urus Surat Pindah Domisili

Cara Urus Surat Pindah Domisili

Nasional
Tanggal 20 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 20 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
TKN Klaim 10.000 Pendukung Prabowo-Gibran Akan Ajukan Diri Jadi 'Amicus Curiae' di MK

TKN Klaim 10.000 Pendukung Prabowo-Gibran Akan Ajukan Diri Jadi "Amicus Curiae" di MK

Nasional
Tepis Tudingan Terima Bansos, 100.000 Pendukung Prabowo-Gibran Gelar Aksi di Depan MK Jumat

Tepis Tudingan Terima Bansos, 100.000 Pendukung Prabowo-Gibran Gelar Aksi di Depan MK Jumat

Nasional
Jaksa KPK Sentil Stafsus SYL Karena Ikut Urusi Ultah Nasdem

Jaksa KPK Sentil Stafsus SYL Karena Ikut Urusi Ultah Nasdem

Nasional
PAN Minta 'Amicus Curiae' Megawati Dihormati: Semua Paslon Ingin Putusan yang Adil

PAN Minta "Amicus Curiae" Megawati Dihormati: Semua Paslon Ingin Putusan yang Adil

Nasional
KPK Ultimatum.Pengusaha Sirajudin Machmud Hadiri Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

KPK Ultimatum.Pengusaha Sirajudin Machmud Hadiri Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Nasional
KSAU Pimpin Sertijab 8 Pejabat Utama TNI AU, Kolonel Ardi Syahri Jadi Kadispenau

KSAU Pimpin Sertijab 8 Pejabat Utama TNI AU, Kolonel Ardi Syahri Jadi Kadispenau

Nasional
Pendukung Prabowo-Gibran Akan Gelar Aksi di MK Kamis dan Jumat Besok

Pendukung Prabowo-Gibran Akan Gelar Aksi di MK Kamis dan Jumat Besok

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com