Meski Ditolak Gubernur dan Bupati, Pemerintah Tetap Relokasi Masyarakat Asmat - Kompas.com

Meski Ditolak Gubernur dan Bupati, Pemerintah Tetap Relokasi Masyarakat Asmat

Kompas.com - 05/02/2018, 14:52 WIB
Dokter membawa pasien Surfana (1 tahun) ke ruang perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Agats, Kabupaten Asmat, Papua, Sabtu (27/1/2018). Data terakhir jumlah pasien campak dan gizi buruk di RSUD tersebut mencapai 88 dengan rincian penderita campak 7 pasien, gizi buruk 73 pasien, gizi buruk plus campak 2 pasien dan gizi kurang 6 pasien.ANTARA FOTO/M AGUNG RAJASA Dokter membawa pasien Surfana (1 tahun) ke ruang perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Agats, Kabupaten Asmat, Papua, Sabtu (27/1/2018). Data terakhir jumlah pasien campak dan gizi buruk di RSUD tersebut mencapai 88 dengan rincian penderita campak 7 pasien, gizi buruk 73 pasien, gizi buruk plus campak 2 pasien dan gizi kurang 6 pasien.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah tetap berencana merelokas masyarakat di wilayah terpencil di Kabupaten Asmat, Papua, ke wilayah yang lebih terjangkau pelayanan kesehatan. Relokasi tetap dilakukan meskipun sebelumnya ada penolakan dari Gubernur Papua dan Bupati Asmat.

Menteri Sosial Idrus Marham meyakini, relokasi tetap bisa dilakukan tanpa mengganggu kearifan lokal yang ada di wilayah itu.

"Kajian yang kami lakukan sangat memungkinkan dilakukan relokasi terbatas atau relokasi terkonsentrasi dengan secara bersungguh-sungguh tetap berbasis kearifan lokal, berbasis budaya lokal, berbasis tanah ulayat," kata Idrus di Jakarta, Senin (5/2/2018).

Baca juga : Disentil Jokowi, BEM UI Langsung Galang Donasi untuk Asmat

Idrus mengatakan, pemerintah akan segera menentukan titik-titik konsentrasi yang diproyeksi akan dibangun pemukiman penduduk sebagai tempat relokasi. Satu distrik di Asmat ditargetkan akan mempunyai satu sampai tiga pemukiman.

"Dengan cara seperti itu maka pelayanan akan mudah dilakukan kepada masyarakat yang ada di Asmat," kata Idrus.

Idrus meyakini, relokasi terbatas ini menjadi solusi cepat terhadap gizi buruk dan wabah penyakit di Asmat yang sudah menimbulkan puluhan korban jiwa. Nantinya, setiap kementerian akan bahu membahu membangun lingkungan yang sehat di Asmat.

Baca juga : Imigrasi Tahan Paspor Jurnalis Asing karena Tweet Negatif soal Bencana Asmat

"Kemenkes membangun puskesmasnya, Kemendikbud bangun pendidikannya, Kementerian ESDM membangun listriknya sekaligus airnya, Kementerian PUPR membangun infrastrukturnya, akan dilakukan secara terpadu dan tentu perlu waktu," kata dia.

Presiden Jokowi sebelumnya sempat memanggil Gubernur Papua Lukas Enembe dan Bupati Asmat Elisa Kambu ke Istana Bogor, Selasa (23/1/2018).

Dalam kesempatan itu, Jokowi menawarkan relokasi kepada sejumlah penduduk yang bermukim di wilayah terpencil di Papua ke wilayah yang lebih mudah dijangkau unit pelayanan kesehatan. 

Baca juga : Jokowi: Saya Akan Kirim BEM UI ke Asmat biar Lihat Medan di Sana

Namun, tawaran untuk melakukan relokasi tersebut ditolak oleh para kepala daerah di Papua. Bupati Asmat mengatakan, relokasi ke tempat yang baru tidak mungkin dilakukan.

"Memindahkan orang tidak segampang itu karena terkait budaya, adat istiadat, hak ulayat dan bagaimana mereka menanam dan sebagainya," kata Elisa Kambu.

Pendapat serupa disampaikan oleh Gubernur Papua. Lukas Enembe menegaskan bahwa masyarakat di daerah terpencil di Papua tak mungkin direlokasi.

"Paling mungkin di tempat mereka sendiri di satu distrik bangun perumahan, jalan. Tapi untuk pindah ke tempat lain tidak bisa," kata Lukas.

Kompas TV Presiden Joko Widodo berencana mengirim anggota Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (UI) ke Asmat Papua.



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
PenulisIhsanuddin
EditorSabrina Asril
Komentar

Close Ads X