Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Jawab Tudingan Fahri Hamzah soal Konspirasi Terkait Nazaruddin

Kompas.com - 02/02/2018, 22:26 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi menjawab tudingan konspirasi yang diucapkan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah terkait usulan asimilasi dan pembebasan bersyarat kepada mantan Bendahara Umum Muhammad Nazaruddin.

Fahri sebelumnya menilai pembebasan bersyarat Nazaruddin merupakan imbalan dari KPK atas jasa mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu memberikan informasi kepada lembaga antirasuah.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan, pernyataan Fahri soal KPK berkonspirasi itu merupakan suatu tuduhan.

"Saya tidak tahu. Mungkin terlalu terbiasa berpikir konspirasi, sehingga menuduh pihak lain konspirasi," kata Febri, di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (2/2/2018).

(Baca juga: Soal Usul Pembebasan Bersyarat Nazaruddin, Fahri Hamzah Tuding KPK Berkonspirasi)

Febri melanjutkan, usulan asimilasi untuk Nazaruddin merupakan proses hukum yang biasa.

Asimilasi dan pembebasan bersyarat, lanjut Febri, diberikan kepada narapidana yang sudah menjalani dua pertiga masa pidana, bekerja sama dengan penegak hukum dalam mengungkap perkara, dan menenuhi syarat lainnya sesuai ketentuan undang-undang.

Dalam kasus ini, lanjut Febri, pemberian asimilasi sebenarnya juga bukan merupakan wewenang KPK.

"Saya kira itu menjadi domain dari pihak lapas, maka biasanya pihak lapas akan mengirimkan surat ke KPK. Jadi, mari kita hormati kewenangan yang ada di lapas. Tentu harus dilakukan sesuai aturan yang ada," ujar Febri.

Kompas TV Namun, Anas membantah, jika pertemuan ini membahas proyek KTP elektronik, melainkan konsolidasi partai politik.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Nasional
Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Nasional
Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Nasional
Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasional
Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Nasional
PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com