Mendagri Sebut Tidak Etis Bupati Tolitoli Ribut dengan Wakilnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyayangkan perang mulut yang terjadi di antara Wakil Bupati Tolitoli Abdul Rahman H Buding dengan Bupati Tolitoli Mohammad Saleh Bantilan yang videonya viral di media sosial. Menurut Tjahjo, sebagai pejabat publik yang diteladani oleh masyarakat, peristiwa itu sangatlah tidak etis.

"Sampai berkelahi di tempat umum, itu kan tidak etis, tidak pantas sebagai seorang pemimpin di daerah. Sebagai panutan di daerah, harusnya memberikan contoh," ujar Tjahjo di Kompleks Istana Presiden Jakarta pada Kamis (1/2/2018).

Mendagri sendiri telah menerjunkan salah seorang Dirjennya untuk mengonfirmasi peristiwa tersebut ke Bupati dan wakilnya.

Meski demikian, Tjahjo mengatakan bahwa seharusnya, konflik di tataran wali kota atau bupati seharusnya diselesaikan oleh pejabat setingkat gubernur. Ia pun telah mendapatkan informasi bahwa Gubernur Sulawesi Tengah sedang menangani konflik tersebut.

Baca juga : Viral, Bupati Tolitoli dan Wakilnya Bertengkar di Lokasi Pelantikan Pejabat

"Secara detail, kami minta Gubernur membuat laporan tertulis, nanti kami kliping masalahnya. Kami ingin laporan resmi. Jadi kita serahkan saja ke Gubernur," ujar Tjahjo.

Saat ditanya apakah konflik bupati dengan wakilnya tersebut akan menuai sanksi, Tjahjo menyebut, tidak ada.

"Di undang-undang sih enggak ada. Paling cuma fungsi pembinaan saja. Kecuali ya dia masalah hukum, ada prosesnya," ujar Tjahjo.

Diberitakan, Abdul Rahman dilaporkan ke polisi dengan tuduhan perbuatan tidak menyenangkan oleh Mohammad Saleh.

Baca juga : Ngamuk Saat Pelantikan, Bupati Tolitoli Laporkan Wakilnya ke Polisi

Dalam tayangan video yang sudah viral itu, terlihat sang wakil bupati marah-marah dan naik ke atas panggung saat bupati sedang melantik pejabat fungsional dan struktural di gedung wanita Tolitoli. Rahman mengaku memiliki alasan atas tindakannya saat pelantikan pejabat fungsional dan struktural.

Menurutnya, tak ada masalah dengan pelantikan terhadap pegawai fungsional. Permasalahannya justru pada pelantikan empat orang pejabat struktural.

“Terus terang saya kecewa dengan perubahan pelantikan terhadap empat pejabat strutural itu. Yang bikin kecewa nama-nama pejabat struktural berubah esok harinya saat pelantikan digelar,” kata Rahman.