Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 01/02/2018, 18:04 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah telah mengajukan kenaikan biaya haji kepada DPR sebesar Rp 900.000 untuk tahun haji 2018.

Saat ini, usul pemerintah tersebut sedang di bahas intensif oleh Komisi VIII DPR.

Direktur Jenderal (Dirjen) Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama Nizar Ali mengatakan, usulan kenaikan biaya haji disebabkan karena Arab Saudi memberlakukan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap seluruh barang dan jasa.

Direktur Jenderal (Dirjen) Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Nizar Ali di Ruang Komisi VIII DPR, Jakarta, Rabu (1/2/2018)Kompas.com/YOGA SUKMANA Direktur Jenderal (Dirjen) Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Nizar Ali di Ruang Komisi VIII DPR, Jakarta, Rabu (1/2/2018)
"Otomatis ini akan berimplikasi pada biaya-biaya operasional yang ada di Arab Saudi," ujar Nizar, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (1/2/2018).

Baca juga : Jusuf Kalla Anggap Wajar Usulan Kenaikan Biaya Haji 2018

Menurut Nizar, kebijakan PPN di Arab Saudi sebesar 5 persen berimplikasi pada akomodasi, katering, hingga biaya transportasi. Kenaikan biayanya juga diprediksi 5 persen secara umum.

Dengan adanya kenaikan beberapa komponen itu, maka pemerintah menilai sangat logis jika biaya haji juga dinaikkan.

Dengan kenaikan itu, maka biaya haji diperkirakan naik menjadi Rp 35.790.982.

Baca juga : Menteri Agama: Biaya Haji Tahun 2018 Diprediksi Rp 35,79 Juta

Biaya ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan biaya haji tahun 2017 sebesar Rp 34.890.312.

Meski demikian, pemerintah juga mengatakan bahwa biaya haji yang diusulkan ke DPR belum final. Peluang biaya haji yang lebih rendah juga masih terbuka.

"Nanti dalam negosiasi harga bisa dilakukan oleh tim yang ke sana bisa atau tidak menekan harga akomodasi kemudian konsumsi transportasi. Kalau itu bisa, artinya bisa ditekan lagi (biayanya)," kata Nizar.

Kompas TV Dari hitungan awal Kementerian Agama, biaya haji akan naik sekitar Rp 900 ribu per jemaah.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Terkini Lainnya

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Nasional
Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Nasional
Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Nasional
Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Nasional
Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
AHY Siap Sediakan Lahan untuk 14 PSN Baru, Statusnya Harus 'Clean and Clear'

AHY Siap Sediakan Lahan untuk 14 PSN Baru, Statusnya Harus "Clean and Clear"

Nasional
Prabowo-Gibran Menang di Papua Barat Daya, Provinsi Terbaru Hasil Pemekaran

Prabowo-Gibran Menang di Papua Barat Daya, Provinsi Terbaru Hasil Pemekaran

Nasional
Baleg dan Pemerintah Sepakat RUU DKJ Dibawa Ke Paripurna, Hanya Fraksi PKS Menolak

Baleg dan Pemerintah Sepakat RUU DKJ Dibawa Ke Paripurna, Hanya Fraksi PKS Menolak

Nasional
Setujui RUU DKJ Dibawa Ke Paripurna untuk Disahkan, Demokrat Disebut 'Berkelanjutan' oleh Politikus Gerindra

Setujui RUU DKJ Dibawa Ke Paripurna untuk Disahkan, Demokrat Disebut "Berkelanjutan" oleh Politikus Gerindra

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com