Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemensetneg Serahkan Ribuan Arsip ke ANRI, Dari Era RIS hingga Pasca-reformasi

Kompas.com - 29/01/2018, 14:10 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Senin (29/1/2018) pagi, menyerahkan 481 boks berisi 3.914 arsip kepresidenan kepada Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

Dalam sambutannya, Pratikno mengatakan, penyerahan arsip ini membutuhkan waktu dan kerja yang tidak mudah. Prosesnya membutuhkan waktu sekitar tiga tahun.

"Alhamdulilah, ini adalah hasil kerja keras rekan-rekan di bagian arsip Kemensetneg," ujar Pratikno.

Pratikno berharap penyerahan arsip kepresidenan ini menunjukkan kepada dunia soal bagaimana peran serta Indonesia di dunia internasional demi mewujudkan kedamaian, keamanan dan ketertiban dunia.

Kepala ANRI Mustari Irawan menambahkan, penyerahan arsip kepresidenan kepada ANRI ini merupakan amanah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

(Baca juga: ANRI Akan Jadikan Aset Nazaruddin untuk Pusat Studi Hukum)

 

Oleh sebab itu, ia mengapresiasi Kemensetneg yang telah kerja keras menginventarisir arsip-arsipnya untuk diserahkan ke ANRI.

ANRI pun menyerahkan sertifikat akreditasi A (sangat baik) kepada Kemensetneg. Hal itu didasarkan pada penilaian sidang pleno Tim Akreditasi ANRI, Desember 2017 lalu.

"Pencapaian tersebut telah membuat Kemensetneg menjadi lembaga yang jadi acuan bagi unit kearsipan lembaga negara lainnya dalam penyelenggaraan kearsipan," lanjut Mustari.

 

Dari RIS hingga Pascareformasi

Arsip kepresidenan yang diserahkan, antara lain dokumen kenegaraan, foto kegiatan Presiden RI sejak tahun 1954 hingga 2014 serta buku tamu kenegaraan sejak tahun 1982 hingga 1992.

Beberapa arsip yang bersejarah, antara lain arsip Kabinet Republik Indonesia Serikat (RIS) Hatta sampai dengan Kabinet Ampera Yang Disempurnakan atau Dewan Menteri sejak tahun 1949 hingga 1968.

(Baca juga: KPK Serahkan Rampasan dari Aset Nazaruddin Rp 24,5 Miliar kepada ANRI)

 

Arsip ni menginformasikan sejarah pembentukan serta pergantian kabinet di Indonesia era RIS, era demokrasi parlementer dan era Orde Lama (demokrasi terpimpin).

Kedua, arsip dibentuknya Gerakan Non Blok (GNB) tahun 1967 hingga 1968.

Arsip ini menginformasikan mengenai organisasi GNB, deklarasi KTT GNB I di Beograd, surat- surat asli dari pemimpin negara sahabat. Antara lain Ketua PLO Yasser Arafat, Perdana Menteri Italia Silvio Berlusconi dan peran serta Indonesia dalam usaha pencapaian perdamaian dunia.

Ketiga, arsip ASEAN sejak tahun 1967 hingga 1968. Arsip ini menginformasikan momen deklarasi pembentukan ASEAN tahun 1967, penyelenggaraan KTT pertama ASEAN dan peran serta Indonesia dalam perwujudan stabilitas keamanan kawasan di Asia Tenggara.

Keempat, Arsip Sekretariat Wakil Presiden tahun sejak tahun 1999 hingga 2004. Arsip ini kebanyakan berupa foto kegiatan para wakil presiden baik di lingkungan Istana atau terkait hubungan internasional.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’  ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’ ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Nasional
Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Nasional
Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Nasional
Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Nasional
Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Nasional
AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

Nasional
MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

Nasional
Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Nasional
Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Nasional
Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Nasional
TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

Nasional
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Nasional
Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Nasional
Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com