Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

5 Arahan Mendagri untuk Intelijen Polri Hadapi Pilkada Serentak

Kompas.com - 29/01/2018, 13:15 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memberi arahan di depan anggota Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri baik di tingkat pusat hingga satuan kepolisian di daerah. Setidaknya ada lima hal yang dia sampaikan agar menjadi perhatian para intelijen menjelang Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.

Pertama, Tjahjo menyampaikan amanat Presiden Joko Widodo yang juga telah disampaikan saat Rapat Pimpinan Polri, pekan lalu. Salah satunya adalah melawan praktik politik uang.

"Kedua, mari lawan kampanye yang berujar kebencian, fitnah, dan SARA," ujar Tjahjo di Hotel Grandhika, Jakarta Selatan, Senin (29/1/2018).

Baca juga : Sudah Gaduh Duluan, Mendagri Belum Tetapkan Calon Penjabat Gubernur

Tjahjo mengatakan, tahun politik ini semestinya menjadi ajang adu konsep untuk memajukan daerah dan percepatan pembangunan. Oleh karena itu, ia meminta agar memilih pemimpin daerah berdasarkan program yang dibawa, bukan kampanye hitam ataupun cara-cara negatif lainnya.

Kemudian, Tjahjo juga mengingatkan agar partisipasi politik ditingkatkan. Pada 2016 lalu, tingkat partisipasi publik dalam Pilkada sebesar 74 persen. Ia berharap tahun ini meningkat menjadi di atas 78 persen.

Baca juga: Mendagri Bantah Petinggi Polri Jadi Penjabat Gubernur untuk Amankan PDI-P

Poin keempat yakni stabilitas keamanan dan pemetaan potensi kerawanan. "Sekecil apapun kerawanannya, manuver yang ada termasuk area rawan bencana yang bisa membatalkan pilkada harus dipetakan daerah mana yang rawan itu," kata Tjahjo.

Tjahjo mengatakan, satuan intelijen dan keamanan pastinya memiliki jaringan yang luas. Oleh karena itu, mereka diminta melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat untuk mengantisipasi kerawanan keamanan.

Termasuk berkoordinasi dengan Badan Intelijen Negara, TNI, hingga Satpol PP untuk deteksi dini. Terakhir, Tjahjo juga meminta agar daerah yang terdapat calon tunggal juga menjadi perhatian.

Ia meyakini akan ada pro kontra mengenai calon tunggal tersebut. "Juga mencermati pasangan yang head to head. Pasti potensi indikasinya akan mudah. Saya yakin intelkam punya jaringan, punya pengalaman," kata Tjahjo.

Kompas TV Usulan Mendagri untuk mengangkat dua perwira tinggi Polri menjadi Penjabat Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara terus mendapat sorotan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Imigrasi Bakal Tambah 50 'Autogate' di Bandara Ngurah Rai

Imigrasi Bakal Tambah 50 "Autogate" di Bandara Ngurah Rai

Nasional
Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Nasional
Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Nasional
Imigrasi Bakal Terapkan 'Bridging Visa' Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Imigrasi Bakal Terapkan "Bridging Visa" Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com