Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KY: Anggaran Seleksi Calon Hakim Agung Rp 2,7 Miliar

Kompas.com - 26/01/2018, 14:31 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Yudisial (KY) menyatakan, anggaran untuk seleksi calon hakim agung periode kedua tahun 2017 yang pelaksanaannya pada 2018, sebanyak Rp 2,7 miliar.

Kepala Biro Rekrutmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim KY, Arie Sudihar mengatakan, anggaran itu untuk membiayai empat tahap dalam proses seleksi.

"Jadi untuk biaya Rp 2,7 miliar, kira-kira itu," kata Arie, dalam jumpa pers di gedung KY, Jakarta Pusat, Jumat (26/1/2018).

Tahapan itu terdiri dari pertama tahap seleksi administrasi. Tahap ini sudah selesai di mana KY sudah menetapkan dari 84 pendaftar, 74 di antaranya lolos seleksi administrasi.

(Baca juga: KY Ingatkan MA agar Seleksi Hakim Sesuai UU Jabatan Hakim)

Tahap berikutnya atau tahap II yakni tahap seleksi kualitas. Tahap itu akan dilaksanakan pada 7 dan 8 Februari 2018 di Balitbangdiklatkumdil Mahkamah Agung di Megamendung, Bogor.

Materi yang akan diujikan pada seleksi kualitas meliputi menulis makalah di tempat, studi kasus hukum, studi kasus kode etik dan pedoman perilaku hakim (KEPPH) dan tes obyektif.

Tahap ketiga yakni seleksi kepribadian dan kesehatan. Di tahap ini KY akan melakukan investigasi dengan menurunkan tim ke daerah untuk melacak track record calon hakim agung yang ikut seleksi.

"Berikutnya bekerja sama dengan RSPAD, jadi dari calon yang lulus tahap kedua, ikut tes kesehatan tim dokter RSPAD," ujar Arie.

Tahap terakhir atau yang keempat yakni tahap wawancara kepada peserta calon hakim agung.

"Jadi dari sekian tahap itu biayanya Rp 2,7 miliar," ujar Arie.

(Baca juga: KY Antisipasi Calo dalam Seleksi Calon Hakim Agung)

Kompas TV 5 Dari 11 Calon Hakim MK Jalani Tes Wawancara
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com