Mahkamah Agung Butuh Hakim Pajak, tetapi yang Mendaftar Sedikit

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Yudisial (KY) menyatakan bahwa Mahkamah Agung (MA) membutuhkan hakim agung dengan keahlian di bidang pajak. Jumlah hakim pajak yang ada di Mahkamah Agung saat ini dinilai masih kurang.

Namun, dalam proses seleksi calon hakim agung, Ketua Bidang Rekrutment Hakim KY Maradaman Harahap mengatakan, dari lima orang peserta yang mendaftar untuk kamar tata usaha negara (TUN) khusus untuk hakim pajak, tiga di antaranya sudah gugur di proses seleksi administrasi.

Artinya, hanya dua calok hakim agung di bidang keahlian pajak yang lolos seleksi administrasi. Salah satu faktor gagal di seleksi administrasi karena jenjang pendidikan di strata-1 (S1) bukan berasal dari fakultas hukum.

Syarat calon hakim agung, lanjut Maradaman, pendidikan S1-nya harus Sarjana Hukum, Sarjana Syariah, dan Sarjana Kepolisian. Kemudian harus linier dengan pendidikan S2 dan S3-nya.

"Nah, (setelah) kami teliti persyaratannya, ternyata S1-nya ekonomi. Sayangnya beliau enggak memenuhi syarat perundang-undangan," kata Maradaman, dalam jumpa pers di kantor KY, Jakarta Pusat, Jumat (26/1/2018).

(Baca juga: 74 Calon Hakim Agung Lolos Seleksi Administrasi)

Maradaman berharap dua calon hakim agung yang lolos tahap administrasi ini bisa terus lolos sampai diajukan ke DPR. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan MA akan hakim pajak.

"Nah, mudah-mudahan yang dua ini bisa lolos sampai wawancara dan diajukan ke DPR. Memang yang dibutuhkan (MA) ahli pajak. Karena di sana konon ribuan (perkara), sementara yang masih eksis di sana hanya satu (hakim)," ujar Maradaman.

Berdasarkan data Kompas.id, dari 48 hakim agung di MA saat ini, hanya satu hakim agung yang memiliki keahlian di bidang perpajakan.

Padahal, jumlah kasus perpajakan yang masuk ke MA untuk kasus kasasi dan peninjauan kembali cukup besar. Dari sekitar 3.904 perkara peninjauan kembali yang masuk ke MA tahun 2017, sebanyak 2.187 di antaranya merupakan perkara pajak.

Maradaman melanjutkan, jika dua calon hakim agung untuk pajak ini tidak lolos, tak ada jalan lain selain MA mengajukan ulang ke KY.

"Jadi kami tidak harus memenuhi kuota yang diminta MA. Kalaupun nanti enggak ada yang lolos di KY, tentu MA harus mengajukan permintaan lagi. Sayangnya memang sangat sedikit yang mendaftar untuk kamar TUN yang khusus pajak ini," ujar Maradaman.