Jadi Saksi Gubernur Sultra, PNS Golongan III Mengaku Bisa Beli BMW

JAKARTA, KOMPAS.com - Pegawai negeri sipil golongan III di Sulawesi Tenggara, Ridho Insana, bersaksi untuk terdakwa Gubernur nonaktif Sulawesi Tenggara, Nur Alam, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (24/1/2018).

Dalam persidangan, Ridho dikonfirmasi perihal aset berupa mobil BMW Z4 tipe 2.3 warna hitam dan sebidang tanah berikut bangunan di Komplek Perumahan Premier Estate Blok I/9. Kedua aset tersebut dibeli atas nama dirinya.

Namun, dalam persidangan, Ridho mengaku pembelian aset-aset tersebut tidak ada kaitannya dengan Nur Alam. Ridho bahkan mengaku membeli aset itu menggunakan uang pribadinya.

"Saya memang sejak kuliah sudah pakai BMW, sudah tiga kali ganti," ujar Ridho kepada jaksa.

(Baca juga: Gubernur Sultra Nur Alam Juga Didakwa Terima Gratifikasi Rp 40 Miliar)

Meski demikian, menurut jaksa, pembelian aset-aset itu mencurigakan, karena tidak sesuai dengan profil Ridho selaku PNS yang masih baru diangkat.

Apalagi, Ridho yang merupakan PNS golongan III berpenghasilan di bawah Rp 10 juta.

Hafidz Mubarak A Terdakwa kasus korupsi penerbitan Izin Usaha Pertambangan, Nur Alam (kiri) mendengarkan keterangan saksi saat menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (15/1). Sidang dengan terdakwa Gubernur nonaktif Sulawesi Tenggara itu berganda mendengarkan keterangan saksi. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/aww/18.

BMW tersebut memiliki nomor kendaraan B 4 N. Sedangkan, mobil Nur Alam memiliki nomor polisi R 4 BN.

"Jujur, saya pakai nomor B 4, karena waktu kuliah saya pakai nomor kendaraan B 4 HG. Kemudian, yang ini cari B 4 lagi. Kebetulan bisa dibaca BAN," kata Ridho.

(Baca juga: Pengacara Gubernur Sultra Anggap Pengadilan Tipikor Tak Berwenang Mengadili)

Dalam surat dakwaan, Gubernur nonaktif Sulawesi Tenggara Nur Alam didakwa merugikan negara sebesar Rp 4,3 triliun. Nur Alam juga didakwa telah memperkaya diri sendiri, orang lain, dan korporasi dalam jabatannya sebagai Gubernur.

Menurut jaksa, Nur Alam melakukan perbuatan melawan hukum dalam memberikan Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan, Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi. Kemudian, Persetujuan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi  Produksi kepada PT Anugerah Harisma Barakah (AHB).

Menurut jaksa, perbuatan melawan hukum tersebut telah memperkaya Nur Alam sebesar Rp 2,7 miliar. Kemudian, memperkaya korporasi, yakni PT Billy Indonesia sebesar Rp 1,5 miliar.

Keuntungan yang diperoleh Nur Alam didapat dari pemberian Rp 1 miliar untuk membayar pelunasan satu unit mobil BMW Z4 tipe 2.3 warna hitam. Kemudian, pembelian sebidang tanah berikut bangunan di Komplek Perumahan Premier Estate Blok I/9 seharga Rp 1,7 miliar.

Baik mobil dan rumah tersebut dibeli Nur Alam menggunakan nama Ridho Insana, yang merupakan pegawai negeri sipil di bawah Sekretaris Daerah Sulawesi Tenggara.